Ancaman Pidana Bagi yang Menolak Pemakaman Jenasah Covid-19

Berita Patroli, Pacitan – Tempat pemakaman jenazah terpapar Covid-19 masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masih banyak penolakan didaerah-daerah terkait tempat pemakaman.

Dalam mengantisipasi hal itu, Forkopimda Kabupaten Pacitan mengambil langkah berpedoman dengan undang undang.

Ada beberapa undang undang yang menjadi pedoman, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pasal 14 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 93, dan pasal KUHP tentang pembubaran kerumunan yang diatur dalam pasal 212, 214 ayat 1 dan 2, serta pasal 216, 218.

Terkait adanya penolakan tempat Pekaman dibebarapa wilayah, Dandim 0801/Pacitan, Nuri mengatakan, pihaknya memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai forkompinda dan kedua sebagai wakil ketua gugus satgas covid-19, meghimbau kepada masyarakat harus mengedepankan sisi kemanusiaan.

“Kami menghimbau masyarakat agar dengan bijak dan mengedepankan sisi kemanusiaan.
Karena medis diwakili Dinas Kesehatan sudah melakukan pengamanan khusus terhadap jenasah akan dimakamkan.
Hal ini harus dipahami masyarakat.
Intinya tentang sisi kemanusiaan sesuai prikemanusian yang adil dan berada, dan masyarakat tentunya harus tahu bahwa jenazah telah dikuburkan tidak menimbulkan penularan wabah Covid-19,” ungkapnya.

“Ada petugas medis meninggal, dan ditolak dimakamkan ditempat umum. Seharusnya yang menolak sadar bahwa merekalah garda terdepan. Jenazah jika tidak dimakamkan ditempat pemakaman itu harus dimana lagi sih ?.
Di agama manapun tidak diajarkan menolak pemakaman jenazah untuk dimakamkan di satu titik,” tambahnya.

“Gugus tugas dan Forkompinda sudah mengantisipasi dengan mengedukasi masyarakat melalui himbauan-himbauan dan kita tentunya juga kerja sama dengan kepolisian agar menindak secara hukum yang telah memprovokasi menolak pemakaman jenazah terpapar covid-19 itu,” pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, AKBP Didik Hariyanto, Kapolres Pacitan menerangkan bahwa, “Kemarin telah koordinasi dengan seluruh Kapolsek dibawah jajaran Pacitan, bahwa Polsek akan koordinasi ke tiga pilar di kecamatan dan membuat data base, kemudian mengajak Puskesmas setempat, dan memberitahukan kepada warga jangan sampai terjadi tren penolakan jenazah Covid-19 sama dengan daerah yang lain. Dan Alhamdulillah di Pacitan sampai saat ini indikasi ke arah sana tidak ada.”

Terkait pemakaman jenazah covid-19, Kapolres mengatakan bahwa tidak ada penularan dari jenazah. Pemakaman sesuai dengan prosedur.

“Seandainya suspeck itu meninggal protokol kesehatan sudah jelas.
Dari Rumah Sakit jenazah sudah dibungkus plastik dan insya’allah tidak ada yang namanya penyebaran. Pada saat dimakamkan plastik itu terurai bukan 1, 2, 3 tahun tapi berpuluh puluh tahun. Insya’allah pengamanannya sudah ada dan tidak ada penyebaran,” tambahnya.

“Kami juga berterima kasih sekali kepada warga dan masyarakat Pacitan, tolong kita sama-sama menjaga kondisifitas di Pacitan tetap terjaga, jangan sampai warga ikut-ikutan penolakan, pemahaman ini seperti trend”, tegas Kapolres Pacitan.

Kesempatan berbeda Budi Irawan Ketua DPC Golkar Pacitan, juga angkat bicara terkait adanya penolakan pemakaman jenazah covid-19 disejumlah daerah.

“Berdasarkan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 Tentang Revisi Ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19) secara tegas menyatakan, Penguburan jenazah Covid-19 dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum. Prosedur pemerintah jelas oleh karena itu warga tidak boleh melarang pemakaman jenazah meninggal karena covid,” ungkap Budi.

Dalam polemik pemakaman jenazah covid-19, Praktisi hukum Pacitan, Badrul Amali ikuta angkat bicara. “Barang siapa menghalangi jenazah terpapar COVID-19 dan menolak pemakamannya dapat dijerat pidana sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Pidana (KUHP),” ungkapnya.

“Betapa perih hati ketika keluarga jenazah terinfeksi COVID-19 ditolak oleh warga untuk memakamkan di pemakaman setempat. Seharusnya beri kesempatan mereka bisa meringankan beban hati keluarga jenazah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Adjat Sudrajat, S.H., melalui telpon menegaskan terkait penolakan dibeberapa tempat tentang pemakaman jenazah covid-19, “Saya anggap betul-betul tidak manusiawi, sebagai orang timur dan patut diberikan sanksi hukum.@sn