Kritik Kualitas Gizi Menu Balita, Warga Desa Pojok Tulungagung Diancam Dipolisikan, LPK-RI Siap Pendampingan

Warga Desa Pojok protes menu yang dinilai tak layak.
Bukannya dievaluasi, justru muncul ancaman laporan ke polisi.
Ini bukan sekadar soal makanan, ini soal hak anak dan keberanian rakyat kecil untuk bersuara.

BERITA PATROLI – TULUNGAGUNG

Niat baik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, justru berubah menjadi polemik. Alih-alih mendapat asupan bergizi, sejumlah orang tua mengeluhkan menu yang dinilai jauh dari standar. Lebih ironis lagi, suara kritik warga disebut-sebut dibalas dengan ancaman pelaporan ke polisi.

Keluhan itu muncul setelah menu yang dibagikan pada Jumat (3/4/2026) dinilai tidak mencukupi kebutuhan gizi balita. Paket makanan hanya berisi nasi putih, tahu, telur, tumis wortel, dan jeruk peras, komposisi yang dianggap minim variasi dan nilai gizi.

Seorang orang tua penerima manfaat mengaku kecewa. Ia menilai program yang seharusnya membantu tumbuh kembang anak justru terkesan asal-asalan.

“Kalau seperti ini, di mana letak gizinya? Ini untuk balita, bukan sekadar makan kenyang,” ujarnya dengan nada kesal.

Situasi semakin memanas ketika muncul dugaan adanya intimidasi terhadap warga yang berani bersuara. Informasi ini disampaikan oleh Gus Edi Al Ghoibi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), setelah menerima aduan langsung dari masyarakat.

Warga mengaku mendapat tekanan dan merasa dibungkam. Bahkan, pihak pengelola disebut tengah mencari siapa saja yang mengkritik program tersebut untuk dilaporkan ke aparat kepolisian.

“Alih-alih evaluasi, yang terjadi justru pembungkaman. Ini sangat disayangkan,” ungkap Gus Edi.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC LPK-RI Tulungagung, Parmonangan Sirait, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, terlebih jika menyangkut pelayanan publik dan kebutuhan dasar anak.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika ada warga yang dilaporkan hanya karena menyuarakan keluhan, LPK-RI siap memberikan pendampingan hukum,” tegasnya.

Hingga kini, masyarakat mendesak dinas terkait untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Pojok yang dikelola Yayasan Sakinatul Umat.

Warga berharap program yang menyasar balita ini benar-benar dijalankan dengan serius dan mengutamakan kualitas, bukan sekadar formalitas. Mereka juga menuntut transparansi, agar bantuan yang seharusnya menyehatkan generasi masa depan tidak justru menyisakan kekecewaan.

(Aris, Hadi, Yuli)