Geram Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, LSM GPI “Serbu” Kantor PUPR Blitar, Pejabat Daerah Dianggap Lemot dan Gagal Serap Anggaran!

Ratusan warga bersama aktivis LSM GPI melakukan aksi di depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Blitar.
Mereka menuntut pemerintah daerah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah di berbagai kecamatan.
Ketua GPI, Jaka Prasetya, menilai pejabat Blitar gagal menjalankan tugasnya.
Anggaran sudah disahkan, APBD reguler dan perubahan sudah disetujui, tapi pelaksanaan proyek nihil.

Berita Patroli – Blitar

Puluhan aktivis Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) bersama ratusan warga Kabupaten Blitar mendatangi dan “menyerbu” Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Senin (10/11/2025).
Aksi keras ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya kinerja Dinas PUPR dalam merealisasikan proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini banyak rusak parah di berbagai wilayah.

Ketua GPI Jaka Prasetya menegaskan, pihaknya geram karena hingga akhir tahun 2025, penyerapan anggaran APBD belum menunjukkan hasil nyata, sementara keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak semakin memuncak.

“Kami menyoroti lemahnya pengelolaan anggaran APBD 2025. Fakta di lapangan, banyak ruas jalan kabupaten rusak berat, berlubang, dan membahayakan pengguna jalan. Ini bukti nyata lambannya kerja Dinas PUPR dan lemahnya kontrol pemerintah daerah,” tegas Jaka Prasetya di hadapan awak media usai melakukan orasi di depan Gedung DPRD Blitar.

Jaka menilai janji politik Bupati Blitar untuk memperbaiki seluruh infrastruktur jalan tidak terealisasi dengan baik.

“Jangan sampai pembangunan dilakukan setengah hati, tambal sulam seperti ular weling. Masyarakat butuh bukti, bukan janji,” ujarnya tajam.

Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) bersama masyarakat Kabupaten Blitar mendesak Dinas PUPR untuk segera bertindak!
Ketua GPI, Jaka Prasetya, menyebut janji perbaikan infrastruktur oleh Bupati Blitar hanya pepesan kosong.
“Kalau sampai akhir tahun penyerapan anggaran tidak jalan, dan mutu pekerjaan jelek, kami sikat! Jangan main-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung damai namun tegas itu menunjukkan keresahan publik terhadap birokrasi yang dinilai lamban dan tidak transparan.

Menurut Jaka, alasan pemerintah daerah yang menyebut adanya hambatan mekanisme baru dalam pengelolaan anggaran tidak masuk akal. Ia menilai pejabat terkait gagal menunjukkan kinerja dan tanggung jawabnya sebagai pengelola uang rakyat.

“APBD reguler sudah disetujui, APBD Perubahan pun sudah disahkan. Pejabat baru pun sudah definitif. Tapi kenapa realisasi di lapangan nol besar? Kalau nanti karena terburu-buru hasil pekerjaannya asal-asalan, kami akan turun lagi dan sikat habis,” ancamnya.

Jaka juga menegaskan, GPI akan terus mengawal proses pembangunan dan menyoroti setiap pekerjaan yang dilakukan menjelang akhir tahun.

“Kalau kerja mereka buruk, mutu jelek, kami tidak akan diam. Itu uang rakyat, bukan milik pribadi pejabat,” tandasnya.

Dalam audiensi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, pihak pemerintah beralasan bahwa keterlambatan terjadi karena adanya penyesuaian mekanisme baru dan restrukturisasi ASN tahun 2025. Namun Jaka menilai alasan tersebut hanya bentuk pembenaran atas kegagalan sistem birokrasi di Blitar.

“Kabupaten lain juga menghadapi aturan yang sama dari pusat, tapi mereka bisa tetap jalan. Artinya, ini bukan soal regulasi, tapi soal ketidakmampuan pejabat daerah mengelola anggaran dan memimpin birokrasi,” tutup Jaka dengan nada kecewa.

Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Blitar agar segera menuntaskan proyek infrastruktur dan melakukan penyerapan anggaran sebelum waktu habis, jika tidak ingin kehilangan kepercayaan publik secara total.

(Aris, Hadi, Tomy)