Ucapan Bupati Probolinggo Soal “Ternak Media dan LSM” Berbalik Arah, Publik Menilai Sindiran Itu Justru untuk Dirinya Sendiri

Ucapannya soal larangan ‘ternak media dan LSM’ justru dinilai publik menampar dirinya sendiri. Bupati Probolinggo dinilai lupa, kedekatan dengan media bukan dosa, asal dijalankan dengan profesional dan transparan.

Berita Patroli – Probolinggo

Ucapan Bupati Probolinggo Dr. Mohamad Haris yang melarang pejabat di lingkungan OPD agar “tidak menernak LSM dan wartawan” justru berbalik arah.
Alih-alih memberi pesan moral, pernyataan itu kini dinilai publik sebagai sindiran yang seolah mengenai dirinya sendiri, sosok yang justru dikenal paling dekat dengan media dan lembaga sosial masyarakat di Probolinggo.

Sejak pidato kontroversialnya dalam pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Senin (20/10/2025), jagat pemberitaan lokal ramai menyorot tajam isi pernyataan sang Bupati.
Dalam kesempatan itu, Haris mengingatkan para pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatan dengan membangun relasi personal demi kepentingan pribadi.

“Jangan sampai ada pejabat yang menernak LSM dan wartawan. Bila ingin menyerang saya, saya selalu siap dan tidak akan mundur,” ucapnya di hadapan hadirin.

Pernyataan itu sontak memicu gelombang kritik.
Banyak pihak menilai, penggunaan istilah “ternak” terhadap LSM dan wartawan adalah bentuk komunikasi publik yang kasar dan tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah.
Apalagi, selama ini Haris dikenal sebagai figur yang kerap tampil akrab dan bersahabat dengan kalangan media serta aktivis sosial.

Sorotan publik pun meluas. Di sejumlah forum dan media sosial, muncul komentar bahwa Bupati seolah menegur bayangannya sendiri.
Bagi sebagian masyarakat, pesan moral itu justru dianggap paradoks, karena kedekatan antara Bupati dan media selama ini terlihat sangat intens.

Menanggapi kritik yang kian meluas, Bupati Haris akhirnya memberikan klarifikasi terbuka.
Ia menegaskan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan untuk merendahkan media maupun LSM.

“Saya mohon maaf secara pribadi dan atas nama Bupati. Tidak mungkin saya menyamakan sahabat-sahabat media dan LSM dengan ‘ternak’. Itu hanya teguran untuk teman-teman OPD yang mungkin memanfaatkan kedekatan itu untuk kepentingan pribadi,” ujar Haris menegaskan.

Kendati demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredakan reaksi publik.
Sejumlah pengamat menilai, pemimpin seharusnya berhati-hati dalam berucap, terutama dalam forum resmi yang disiarkan ke ruang publik.
Bahasa yang kasar, walaupun dimaksudkan sebagai teguran, bisa merusak citra pemerintahan dan memicu salah tafsir.

Banyak warga juga menilai, hubungan pemerintah daerah dengan media dan LSM bukan hal yang perlu dicurigai, asalkan dijalankan secara transparan dan profesional untuk kepentingan publik, bukan pribadi.

Kini publik menunggu apakah Bupati Haris benar-benar mengambil pelajaran dari polemik ini.
Keterbukaan informasi dan kemitraan dengan media semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan dalam menjaga kepercayaan rakyat.

(Hardon, Ayon, Tomy)