Geram Dianggap Kacabdin Kediri Tidak Tegas Terkait Viralnya SMKN 1 Kota dan Carut Marut SPMB, Aliansi LSM Akan Demo Besar-besaran

Kantor cabang Dinas Pendidikan Kediri

Berita Patroli – Kediri

Beberapa LSM yang menamakan Aliansi Masyarakat Mencari Keadilan, Komite Masyarakat Peduli Pendidikan, dan Aliansi LSM Kediri Raya akan adakan aksi Damai di Depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kantor Kejaksaan mulai tanggal 7-9 Juli 2025 dengan berbagai tuntutan, karena Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kediri dianggap tidak tegas dalam menyikapi persoalan Viralnya SMKN 1 Kota Kediri dan Carut Marutnya SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) tahun 2025/2026.

Revi Pandega, yang bertindak sebagai Koordinator Aksi, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya merasa perlu turun langsung karena telah menerima banyak laporan dari masyarakat. “Kita harus bergerak melawan tindakan yang merugikan siswa dan dunia pendidikan di Kota Kediri ini, terkait viralnya SMKN 1 setidaknya Kacabdin non aktifkan KS sampai masalah di Polresta selesai. Terkait SPMB juga bisa lebih transparan dan jujur. ” tegas Revi.

Surat pemberitahuan aksi damai

Dalam surat tersebut, Aliansi juga menyampaikan tiga poin tuntutan utama. Pertama, mereka menyatakan kurang percaya terhadap kepemimpinan Kepala Cabdin Provinsi Jawa Timur yang saat ini bertugas di Kota Kediri. Kedua adanya kekisruhan dan laporan media terkait video viral SMKN 1 Kota Kediri dimana seharusnya Kacabdin memberi tindakan tegas kepada Kepala Sekolah yang di anggap memprovokasi siswa siswi, dan ketiga mereka menilai Kacabdin tidak cakap dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan kegaduhan di dunia pendidikan.

Sementara Saiful Iskak ketua LSM yang juga tergabung dalam aliansi juga memberikan tanggapannya “tidak hanya itu kita juga akan laporkan terkait penyimpangan pengelolaan anggaran BOS, BPOPP, PIP, serta dugaan adanya pungutan liar mengatasnamakan komite secara bertahap untuk segera di audit dan di periksa, karena ada sebagian minoritas orangtua murid yang merasa tertekan adanya tarikan akan tetapi tidak berani bersuara takut akan anaknya di kucilkan di Sekolah” Ungkap Saiful.

Surat pemberitahuan aksi damai ini juga ditembuskan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya sebagai bentuk pengawasan dan desakan agar ada langkah tegas dari pemerintah.

Gelombang kritik terhadap SPMB 2025 ini menjadi sinyal penting bagi para pemangku kebijakan agar mengevaluasi sistem penerimaan siswa baru. Diharapkan, aksi damai ini menjadi pemicu perubahan menuju proses pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Kaking, Yuli, Andri, Nyoto)