Dua Bidang Tanah Desa Hilang Tanpa Suara, warga Dusun Rembu Tengah Tuntut Keadilan

Kantor Kepala Desa Japanan

Berita Patroli – Mojokerto

Amarah warga Dusun Rembu Tengah, Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, akhirnya memuncak. Mereka merasa dikhianati oleh perangkat desa mereka sendiri, setelah mengetahui dua bidang tanah milik desa tanah kemakmuran dusun yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga telah dijual diam-diam ke pengembang PT. LIMKO Sukses Perkasa.

Tanpa musyawarah, tanpa pemberitahuan, tanpa izin masyarakat. Semua terjadi secara senyap, seolah-olah rakyat tak punya hak atas tanah kelahirannya sendiri.

“Ini bukan soal tanah saja. Ini soal harga diri warga dusun! Tanah itu milik kami, aset desa untuk kemakmuran bersama, tapi dijual seperti barang dagangan oleh para oknum yang seharusnya melindungi kami!” kata salah satu warga dengan nada geram.

Sejak awal 2025, pembebasan lahan secara besar-besaran terjadi. Sekitar 65 bidang sawah atau 5 hektare tanah milik petani bekas gogol dibeli pengembang. Namun cara-cara yang digunakan membuat warga sakit hati, beberapa kepala dusun justru diduga berperan sebagai calo tanah, mendatangi rumah-rumah warga, menekan mereka agar menjual tanahnya.

“Kami didatangi 3-4 orang kasun sekaligus. Dipaksa, dibujuk, ditekan. Ini bukan pengabdian, ini pemaksaan!” tutur salah satu warga yang menjadi korban tekanan.

Namun yang paling menyakitkan adalah saat warga tahu: dua bidang sawah yang selama ini dikelola warga sebagai aset desa juga ikut dijual tanpa pernah dimusyawarahkan. Sosialisasi yang baru dilakukan pada Mei 2025 pun dianggap sebagai bentuk pembohongan publik, karena dilakukan setelah tanah dijual dan akan dibangun.

Rapat yang digelar Kamis, 15 Mei 2025, berubah menjadi forum kemarahan. Warga bersuara keras, menolak penjelasan pemerintah desa yang dinilai penuh kebohongan dan rekayasa. “Kalau tanah itu belum dijual, kenapa sudah ada Letter C baru? Siapa yang terlibat? Untuk kepentingan siapa?” tanya warga dengan lantang.

Kini, warga menolak diam. Mereka menyatakan siap melapor ke aparat penegak hukum, bahkan siap menggelar aksi besar-besaran jika suara mereka terus diabaikan. Surat pengaduan pun telah mereka layangkan, lengkap dengan identitas dan kesiapan untuk menjadi saksi.

Mereka menuntut keadilan. Mereka menuntut tindakan tegas. Mereka ingin tanah desa dikembalikan ke rakyat, bukan ke tangan para pemodal yang bekerjasama dengan penguasa lokal yang tamak.

“Jangan main-main dengan tanah rakyat! Kami tidak takut. Jika tidak ada penindakan, maka kami sendiri yang akan berdiri di depan!” tegas perwakilan warga.

Desa Japanan kini sedang bergolak. Dan rakyatnya, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak lagi diam. (Tomy, Asrul)