Pelayanan… Pelayanan.. Tetap Prioritas Tertinggi Kami,Badai Menerpa Pasti Kami Lalui.!! Ini Penjelasannya:

Kediri, Berita Patroli – Menyebut nama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), tidak jauh dan selalu identik dengan urusan kendaraan bermotor, baik Roda Dua maupun Roda Empat atau lebih. Samsat di Indonesia merupakan bentuk kerjasama 3 (tiga) instansi pemerintah dan tak dapat dipisahkan yakni Polri, Dispenda dan PT Jasa Raharja (Persero) yang tersebar di seluruh antero nusantara, Samsat Kota Kediri salah satunya.

Samsat Kota Kediri terus meningkatkan kualitas guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang ingin mengurus terkait Ranmor atau yang tak jarang disebut “Wajib Pajak (WP)”. Pada urusan registrasi dan identifikasi (Regident) Ranmor, dalam hal ini yang diemban oleh Satlantas Polres Kota Kediri selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Wajib Pajak Kota Kediri baik dari segi kualitas SDM, sarana dan prasarana sampai dengan berbagai inovasi guna keefektivan dan keefesienan pelayananan.

Sejumlah layanan terkait Regident Ranmor sampai dengan urusan pajak kendaraan terus disempurnakan. Selain itu juga, berbagai fasilitas baik sarana maupun prasarana disesuaikan dengan standar pelayanan. Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seluruh personel Unit Regident Satlantas Polres Kediri Kota selalu dilaksanakan Latkatpuan (pelatihan peningkatan kemampuan) guna dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Sebagai petugas yang mengemban fungsi pelayanan publik, khususnya anggota yang bertugas di Samsat atau bagian dari Unit Regident, pihak kita selalu melaksanakan Latkatpuan rutin dan selalu melayani dengan ikhlas dan tak lupa untuk humanis dengan cara mengedepankan senyum, sapa, salam (3S) untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak… ” imbuh Kasat Lantas Kota Kediri AKP Pandri Pratama Putra Simbolon S.I.K., M.A, Selasa (22/11).

pelayanan samsat kediri kota

Kasatlantas Polres Kediri Kota juga menambahkan, “Latkatpuan ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu Regident Ranmor baik secara teori/aturan maupun praktek di lapangan, karna kami yakin kebijakan, peraturan pemerintah selalu berkembang, berevolusi, contohnya saja dulu persyaratan psikologi dan kesehatan dalam membuat SIM tidak ada, namun sekarang WP yang mengajukan wajib melampirkan, demikian juga dalam pengurusan Ranmor…”

Kasatlantas juga menghimbau, kepada masyarakat supaya dalam pengurusan apapun agar dilakukan sendiri. Apabila ada kesulitan pengurusan, dimohon langsung untuk konfirmasi dengan cara menghubungi petugas yang berwenang, dalam hal ini petugas di Samsat maupun jajaran Kanit ataupun langsung ke Kasatlantas.

Masih dengan penjelasan Kasatlantas, bila ada permasalahan, pihak Samsat membuka diri terhadap laporan maupun keluhan dari WP dan akan segera ditindaklanjuti. “Langsung kita laporkan kepada pimpinan masing-masing, kita ada tiga instansi yang tidak bisa serta merta memutuskan segala hal, kita ada Polri, Bapenda dan Jasa Raharja… ” tuturnya.

Disinggung terkait adanya pemberitaan media on line Mimbar Publik.com pada Minggu (14/11/2021) dengan judul *Dugaan Kolaborasi Calo Dengan Oknum Petugas di KB Samsat Kota Kediri Masih Berjalan Mulus*dalam pemberitaan tersebut disinggung 3 point permasalahan.
Yaitu :Terkait proses WP dengan inisial G(nama-red), kemudian G berinisiatif untuk lapor jual, supaya WP yang bukan dirinya tidak bisa melakukan pembayaran pajak ranmor.

Padahal sebelumnya kendaraan tersebut pernah mau diproses pajak 5 tahunan disertai KTP asli, cek fisik bantuan, STNK asli serta BPKB juga dilampirkan. Namun di tolak, bahkan lampiran surat kuasapun tidak bisa diterima pihak samsat.

Sementara itu terkait keterangan Advokat M. Akson ketika dikonfirmasi menuturkan, saya ditanya tentang kegunakan surat kuasa itu apakah sudah secara legal dari sudut hukum sudah mewakili. ” Memang benar mewakili, namun ternyata surat yang dimaksud adalah untuk kepengurusan surat kendaraan bermotor di Samsat. Kalau ini jelas tidak boleh, karena sudah ada juklak dan juknisnya,”jelas Akson.

Seperti halnya juga disampaikan oleh AKP Pandri dalam keterangannya, bahwa kendaraan yang dimaksud oleh G itu sudah ada lapor jual atau sudah diblokir. “Kami ada bukti bukti terkait bahwa kendaraan tersebut lapor jual, logikanya bahwa hal itu sudah kami proses sesuai dengan prosedur,” ucapnya.

Blokir Lapor Jual

Masih AKP Pandri Putra, bahwa pihaknya sangat mengutamakan dan memprioritaskan pelayanan.untuk para WP jangan takut dan bingung dalam melakukan pengurusan di samsat kota kediri,karena kepuasan anda kebanggaan kami.satlantas polresta kediri bersama sama siap menyukseskan Kota Kediri bebas pungli dan jangan lupa tetap patuhi prokes” ujarnya

Dia juga mengatakan, untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Polres Kota Kediri terus berbenah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

Pesannya, dalam pelayanan publik jangan sampai ada pungli. Dan kepada masyarakat, ia juga mengingatkan agar supaya mengurus pembayaran pajak kendaraan sendiri, tidak melalui calo atau makelar.

“Proses pembayaran pajak cepat Quick Respon dan mudah. Hindari Calo atau makelar,” tandasnya.

Sementara itu Marno (40), salah satu warga kelurahan Mojoroto mengapresiasi pelayanan yang dilakulan di Samsat Kota Kediri.

“Cepat dan mudah, ini tadi saya mengurus perpanjangan STNK, alhamdulilah sudah selesai,”tukasnya.

Dihubungi terpisah koran ini terkait statement disalah satu media,pengacara muda kediri yang energik dan lagi best seller M.Akson Nul Huda.SH.MH,mengakui bahwa saat itu bukan suatu pernyataan resmi saya dan saya hanya menjawab apa yang wartawan tersebut

Apa yang saya ucapkan hanya sebatas menjawab pertanyaan bukan bahan publikasi yang saat ini menjadi berkembang miring.

Dan saya merasa ditarik kepada permasalahan mereka guna menguatkan sumber mereka.

Saya pastikan itu bukan pernyataan resmi saya dan itu bisa saya pertanggung jawab kan dengan hukum.karena saya dengan muspida terjalin hubungan baik”ujarnya.(bud)