Pemdes dan Pendamping PKH Dinilai Abai, Warga Pakuniran Dengan Rumah Tidak Layak Huni Mengaku Tak Pernah Tersentuh Bantuan Sosial

‘Rumah Reyot, Tak Pernah Tersentuh PKH Maupun Bedah Rumah’ Sudarwati Mengaku Dibiarkan Tanpa Perhatian. Pemdes Pakuniran dan Pendamping Sosial Dinilai Abai, Laporan Warga Tak Digubris, Seolah Tutup Mata Terhadap Kemiskinan Ekstrem di Depan Mereka.

Berita Patroli – Probolinggo

Dugaan pembiaran dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan bedah rumah kembali mencuat di Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Seorang warga, Sudarwati (54), warga Dusun Bayur RT 024/RW 007, mengaku tak pernah sekalipun tersentuh bantuan rutin dari pemerintah, padahal kondisi ekonominya sangat memprihatinkan.

Sudarwati menilai Pemdes Pakuniran maupun pendamping PKH dari Dinas Sosial seolah menutup mata terhadap kondisi keluarganya. Rumah yang ia tempati sudah nyaris roboh, sementara pintu rumah bahkan ia dapatkan dari belas kasih tetangga.

“Saya tidak pernah dapat bantuan apa pun, Pak. Waktu Covid-19 itu saja saya dapat sekali, habis itu tidak pernah lagi. Rumah saya reyot, pintunya saya minta ke tetangga. Suami saya cuma nyabit rumput untuk dijual ke orang,” ungkap Sudarwati dengan nada sedih.

Kondisi tersebut jelas bertolak belakang dengan tugas pendamping sosial PKH yang seharusnya melakukan verifikasi lapangan serta memastikan warga miskin ekstrem mendapatkan prioritas bantuan. Jika data tidak tepat, seharusnya dapat dibahas dalam musyawarah desa untuk diperbaiki.

Namun, dalam kasus ini, baik Pemdes maupun pendamping sosial diduga tidak menjalankan tanggung jawabnya. Warga seperti Sudarwati merasa dibiarkan tanpa penjelasan dan tanpa pemeriksaan ulang terhadap kelayakan bantuan.

Upaya konfirmasi kepada Camat Pakuniran juga tak membuahkan hasil. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp yang dikirim sejak dua hari sebelum berita ini ditayangkan tidak mendapat respons sama sekali, sehingga menambah panjang daftar pihak yang dianggap tidak peduli terhadap persoalan ini.

Warga berharap Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo segera turun tangan melakukan verifikasi ulang dan memastikan program bantuan tidak hanya berhenti di meja administrasi, tetapi benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.

Bersambung…

(Hardon, Ayon, Tomy)