Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Blitar Dicopot, Terseret Skandal Perselingkuhan dengan Polwan

Kantor DPRD Kota Blitar tempat anggota dewan GP bertugas. Kini, kursi Ketua Fraksi PPP di lembaga legislatif tersebut resmi dikosongkan usai GP dinonaktifkan buntut skandal perselingkuhan dengan Polwan Polresta Blitar.

Berita Patroli – Blitar

Skandal perselingkuhan yang menyeret anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Blitar. Langkah tegas ini diambil menyusul terungkapnya dugaan hubungan gelap GP dengan seorang Polwan Polresta Blitar berinisial NW.

Ketua DPC PPP Kota Blitar Agus Zunaidi membenarkan bahwa partainya telah resmi menonaktifkan GP dari seluruh kegiatan kedewanan, sekaligus mengusulkan proses pergantian antarwaktu (PAW) ke pengurus partai tingkat atas.

“GP sementara kita nonaktifkan dari seluruh kegiatan DPRD dan kita usulkan kepada partai untuk segera mem-PAW,” tegas Agus Zunaidi kepada Berita Patroli.

Agus menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pemanggilan atau pertemuan langsung dengan GP terkait klarifikasi atas dugaan perbuatannya. Namun, partai tetap berpegang pada prinsip praduga tak bersalah sembari menunggu proses lebih lanjut.

“Kami tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, surat usulan PAW sudah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kota Blitar,” jelasnya.

Dari pihak legislatif, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerima surat resmi dari DPC PPP terkait penonaktifan sementara GP.

“Kami sudah menerima surat penonaktifan GP dari partai. Untuk sementara, yang bersangkutan dinonaktifkan dari seluruh alat kelengkapan dewan sambil menunggu proses PAW,” ungkap Syahrul Alim.

Kasus ini bermula dari penggerebekan di sebuah hotel di Kota Batu pada Sabtu malam, 18 Oktober 2025, yang melibatkan GP dan Polwan berinisial NW. Informasi menyebutkan, penggerebekan dilakukan setelah suami NW melapor ke institusi Polri terkait dugaan perselingkuhan tersebut.

Skandal ini sontak menggegerkan publik Blitar dan menjadi sorotan tajam terhadap integritas wakil rakyat serta aparat penegak hukum yang terlibat.

(Ris, Had, Tomy)