DPRD dan Pemkab Blitar Sepakat Soal APBD-P 2025, Aksi Massa GPI Berakhir Kondusif

Pak Kuwat, sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Blitar, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan LSM GPI yang konsisten mengawal pembahasan APBD-P 2025.

Berita Patroli – Blitar

Kepastian mengenai pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Blitar tahun 2025 akhirnya mendapat titik terang. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, atau yang akrab disapa Pak Kuwat, memastikan bahwa pihak legislatif bersama eksekutif telah mencapai kesepakatan terkait agenda tersebut.

Hal ini disampaikan Supriadi ketika menemui ratusan massa dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang kembali menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar pada Jumat (29/8/2025). Kehadiran massa GPI menjadi bentuk pengawalan terhadap proses politik di daerah, khususnya menyangkut kepastian pelaksanaan rapat paripurna pengesahan APBD-P.

“Alhamdulillah, eksekutif dengan legislatif sudah deal. Tinggal menunggu rapat dari Bamus (Badan Musyawarah) saja. Saya kira rapat paripurna bisa segera digelar,” ujar Supriadi kepada awak media.

Supriadi mengakui, proses menuju kesepakatan memang diwarnai dinamika yang cukup panjang. Namun, ia menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian wajar dari proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Blitar. Baginya, perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif justru memperlihatkan bahwa mekanisme demokrasi berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip keterbukaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya kepada LSM GPI yang sejak awal konsisten mengawal pembahasan APBD-P. Menurut Supriadi, dukungan moril masyarakat menjadi energi penting bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan politik daerah.

“Terimakasih atas dukungan morilnya. Aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan kami demi Kabupaten Blitar yang lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, menyampaikan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pihaknya untuk memastikan DPRD benar-benar melaksanakan pengesahan APBD-P sesuai jadwal yang telah dikonfirmasikan.

Jaka menegaskan, apabila ternyata pengesahan batal digelar atau kembali mengalami penundaan, maka pihaknya tidak segan untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Ia menilai APBD-P sangat penting karena berkaitan langsung dengan harapan masyarakat dalam mendapatkan hasil pembangunan daerah.

“Karena ini sudah menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar untuk bisa menikmati hasil pembangunan daerah. Jika tidak jadi digelar, kami akan tetap melakukan aksi dengan massa yang jauh lebih besar,” tegasnya.

Namun setelah mendengar langsung penjelasan dari Ketua DPRD, Jaka mengapresiasi langkah cepat legislatif bersama pemerintah daerah. Ia menegaskan GPI akan terus berada di garis depan untuk mengawal proses politik ini hingga paripurna pengesahan APBD-P benar-benar dilaksanakan.

“Kami siap mengawal proses ini sampai tuntas demi Kabupaten Blitar yang semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tandasnya.

Dengan tercapainya kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Blitar, publik kini menunggu tindak lanjut dari Badan Musyawarah DPRD yang akan menentukan jadwal resmi rapat paripurna. Aksi GPI hari ini pun berakhir kondusif setelah mendapat kepastian dari pimpinan dewan.

(Aris, Yuli)