Pemkab Trenggalek Masih Menunggu Juknis  Larangan Mudik

Berita Patroli, Trenggalek – Pemkab Trenggalek masih menunggu petunjuk teknis (juknis) larangan mudik yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Meski begitu, saat ini pemerintah daerah masih menjalankan skenario awal yang baik telah ditetapkan.

“Ya kami akan berkoordinasi dengan satuan terkait di pemerintah pusat, petunjuk teknis dari larangan mudik seperti apa, baik sanksi maupun insentif ketika mereka melaksanakan maupun melakukan pelanggaran,” kata Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, Rabu (22/4/2020).

Jika juknis telah dikeluarkan secara rinci, Pemkab Trenggalek akan segera melakukan kajian guna dilakukan sinkronisasi dengan beberapa kebijakan daerah yang telah dikeluarkan. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran virus Corona.

“Kami masih menjalankan kebijakan daerah, rencananya bagi yang bertahan atau tidak mudik, apalagi yang kesulitan di tengah PSBB, akan diberikan insentif Rp 600 ribu/bulan,” ujarnya.

Pemberian bantuan langsung tunai itu akan dilakukan dengan proses verifikasi yang ketat dan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya ber-KTP Trenggalek, berasal dari keluarga yang kurang mampu serta tidak mudik ke Trenggalek.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Pemkab Trenggalek serta didasarkan atas usulan dari pihak desa. Warga yang terpilih mendapatkan bantuan diwajibkan untuk tetap berada di perantauan. Jika diketahui melanggar dan mudik, maka akan dikenai sanksi pengembalian seluruh bantuan, bahkan bisa masuk pada ranah pidana.

Sementara hingga kini tercatat sekitar 20 ribu masyarakat yang masuk ke Trenggalek. Mulai dari antar kota, antar pulau hingga dari luar negeri. “Kalau yang dari luar negeri ada yang dari Spanyol Rusia kemudian, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya,” kata Arifin.

Menurutnya Gugus Tugas Covid-19 Trenggalek juga masih melakukan pengawasan sekitar 200 orang yang masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP). Ditambahkan, selain bantuan langsung, pemerintah daerah juga menyiapkan beberapa tempat observasi, guna mengantisipasi jika ada pemudik yang nekat pulang kampung dan tidak bisa menjalankan karantina mandiri di rumah. @ No/is