Kemitraan Pertahanan RI–AS Picu Reaksi China, Indonesia Tegaskan Tetap di Jalur Damai

Dalam konferensi pers di Beijing, Guo Jiakun menegaskan bahwa China memandang kerja sama pertahanan antarnegara harus berjalan dalam koridor perdamaian. Ia menekankan bahwa penggunaan wilayah suatu negara untuk kepentingan militer tidak boleh mengancam kedaulatan maupun integritas wilayah negara lain di kawasan.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat menuai perhatian internasional. China secara terbuka menyoroti kemitraan tersebut dan mengingatkan agar tidak merugikan negara lain di kawasan.

Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa arah kerja sama tersebut tetap berpijak pada prinsip perdamaian dan stabilitas regional.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, memastikan bahwa Indonesia tidak menjadikan kerja sama pertahanan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu.

“Indonesia menjalankan kerja sama pertahanan dengan prinsip saling menghormati, tidak ditujukan terhadap pihak mana pun, serta tetap berorientasi pada perdamaian dan stabilitas kawasan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan, kerja sama dengan negara mana pun tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Sorotan dari China muncul setelah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) pada 13 Maret 2026.

Kesepakatan itu diteken oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Selain itu, isu permintaan izin lintas udara (overflight clearance) oleh AS untuk melintasi wilayah Indonesia sempat menjadi perbincangan hangat. Namun pemerintah menegaskan, hal tersebut masih dalam tahap kajian internal dan tidak termasuk dalam kesepakatan MDCP.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengingatkan bahwa kerja sama pertahanan antarnegara tidak boleh menargetkan pihak ketiga.

Mengutip prinsip dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, China menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak menggunakan wilayah suatu negara untuk aktivitas yang dapat mengancam kedaulatan pihak lain.

“Kerja sama pertahanan tidak boleh merugikan pihak ketiga maupun mengganggu stabilitas kawasan,” tegasnya.

Dinamika ini mencerminkan meningkatnya sensitivitas geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Di tengah tarik-menarik kepentingan global, Indonesia berupaya menjaga posisi strategisnya, tetap membuka kerja sama, namun tidak berpihak, demi menjaga stabilitas kawasan.

(Tomy)