DPRD Tulungagung Dicap Tak Berguna, Mahasiswa Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Teriakan “DPRD tidak ada fungsinya!” menggema di depan gedung dewan. Mahasiswa menilai wakil rakyat telah kehilangan arah dan gagal menjalankan fungsi pengawasan. Aksi ini jadi simbol kekecewaan yang memuncak.

BERITA PATROLI – TULUNGAGUNG

Gelombang protes mahasiswa terhadap DPRD Kabupaten Tulungagung kian memanas. Setelah aksi penyegelan kantor pada Rabu (22/4/2026), ratusan mahasiswa kembali menggeruduk Gedung DPRD di Jalan RA Kartini, Kamis (23/4/2026), membawa mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat.

Aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan mahasiswa yang menilai DPRD tak lagi menjalankan fungsi pengawasan. Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Rifai, menuding lembaga legislatif itu telah gagal total dalam mengemban amanah rakyat.

“DPRD Tulungagung sudah tidak ada fungsinya. Mereka diam saat rakyat menjerit. Ini bentuk kegagalan total,” tegas Rifai di hadapan massa aksi.

Sehari sebelumnya, mahasiswa bahkan melakukan penyegelan gedung dewan sebagai simbol “matinya” demokrasi lokal. Mereka menilai DPRD hanya menjadi formalitas tanpa keberpihakan nyata terhadap masyarakat.

Namun, respons dari pihak DPRD justru memicu kekecewaan baru. Anggota DPRD Tulungagung, Asrori, yang menemui massa aksi, tidak memberikan solusi konkret. Ia justru menyoroti kinerja eksekutif, khususnya Bupati Tulungagung.

Menurut Asrori, DPRD telah berulang kali memberikan peringatan terkait penggunaan anggaran daerah, namun tidak diindahkan.

“Kami juga kecewa kepada bupati. Sudah kami ingatkan berkali-kali, tapi tidak pernah digubris. Ada kebuntuan komunikasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif. Di tengah tuntutan transparansi, kedua pihak justru saling menyalahkan.

Situasi ini mempertegas adanya krisis tata kelola pemerintahan di Tulungagung. Publik kini disuguhi konflik antar lembaga, bukan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlanjut, mosi tidak percaya dari mahasiswa berpotensi meluas menjadi krisis legitimasi. DPRD yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat kini berada di persimpangan, berbenah dan kembali dipercaya, atau tenggelam sebagai simbol kegagalan birokrasi daerah.

(Tomy, Aris, Hadi)