Wakapolres Ponorogo Pimpin Pengamanan Aksi Unras Persatuan Driver Putra Wengker

Wakapolres Ponorogo, Kompol Gandi Darma Yudanto, S.H., S.I.K., M.H., pimpin pelaksanaan pelayanan pengamanan unjuk rasa

Berita Patroli – Ponorogo

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Ponorogo, Kompol Gandi Darma Yudanto, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung pelaksanaan pelayanan pengamanan unjuk rasa (unras) yang digelar oleh Persatuan Driver Putra Wengker.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo.
Dalam pelaksanaannya, jajaran Polres Ponorogo memberikan pengamanan guna memastikan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Ponorogo dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ratusan sopir truk dari berbagai wilayah di Kabupaten Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis siang (19/6/2025). Mereka menuntut perubahan regulasi yang dinilai merugikan serta perlindungan hukum yang lebih adil bagi para pengemudi angkutan barang.

Dengan membawa berbagai poster tuntutan dan mengenakan atribut khas profesi, para sopir juga sepakat melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes.

Koordinator aksi, Sakri, menyampaikan, bahwa terdapat lima poin utama yang menjadi tuntutan mereka, yakni:

1- Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

2- Penetapan regulasi biaya angkutan logistik yang lebih proporsional.

3- Perlindungan hukum yang setara untuk sopir truk.

4- Pemberantasan praktek-pratek pungutan liar (pungli) dan premanisme di jalanan.
5- Penghapusan kebijakan diskriminatif yang memberatkan operasional sopir\“UU Nomor 22 Tahun 2009, khususnya soal aturan tonase, sangat membebani kami. Kalau hanya bawa muatan sesuai batas tonase, pendapatan kami tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional,”. terang Sakri di hadapan para wartawan.

Dalam audiensi dengan Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dan Komisi C, disepakati bahwa pengurusan uji KIR akan digratiskan. Selain itu, truk dengan bak bertajuk (berpenutup atau memiliki “payung terpal”) tetap diperbolehkan beroperasi di wilayah Ponorogo.

“Sudah ada komitmen bahwa KIR gratis dan truk bertajuk bisa tetap jalan. Ini hasil kesepakatan tadi,” kata Sakri.

Menanggapi aksi tersebut, Dwi Agus menyampaikan apresiasinya atas sikap aspiratif para sopir truk. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan ini ke level pemerintahan yang lebih tinggi karena permasalahan serupa juga terjadi di daerah lain.

“Ini bukan isu lokal saja, tapi sudah menjadi gerakan nasional para sopir.
DPRD Ponorogo siap menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi para sopir truk ini,”. kata Dwi Agus.

Terkait pengurusan KIR, Dwi Agus juga mengingatkan agar sopir tidak menggunakan jasa calo, karena pengurusannya sudah resmi digratiskan oleh pemerintah.

“Kalau pakai biro jasa/ jasa calo, ya pasti ada biaya. Tapi kalau diurus sendiri langsung ke Dishub, itu geratis. Sudah saya pastikan dan Dishub pun menyanggupi,”. pungkas Dwi Agus.* @pria/jgt-88.