PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK MENYAMBUT GMNI DAN IMM YANG MELAKUKAN UNJUKRASA MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI

Trenggaalek, Berita Patroli

Bertempat di Jalan A. Yani depan gedung DPRD Kabupaten Trenggalek Kamis, 8 September 2022 Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek menyambut masa penngunjukrasa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Trenggalek yang melakukan unjukrasa menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Dalam menyambut para pengunjukrasa Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD H. Samsul Anam, S.H., M.M., M.Hum. dan Wakil Ketua II DPRD Hj. Arik Sriwahyuni, S.E., M.M. didampingi Ketua Komisi II DPRD H. Mugianto, S.Pd., M.H.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir menemui massa Dandim 0806 dan Kapolres Trenggalek.

Menurut Koordinator aksi dari GMNI Muhamad Fauzi Sodik, mengatakan bahwa kenaikan BBM saat ini merupakan keputusan yang tidak tepat. Sebab, kesejahteraan masyarakat menjadi korban atas keputusan pemerintah.

Dalam orasinya pengunjuk rasa meneriakkan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut orator GMNI dan IMM menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena Pemerintah Indonesia berdalih bahwa harga BBM Indonesia saat ini merupakan yang termurah di dunia.

Namun berdasarkan data yang ada harga BBM Indonesia saat ini khususnya jenis pertalite bahkan tak masuk dalam 10 besar, berdasarkan data globalpetrolprices.com per 29 Agustus 2022, harga BBM paling murah 0,022 dolar AS per liter di Venezuela dan yang paling mahal sebesar 2,981 dolar AS per liter di Hongkong.

Sementara di Asia Tenggara, harga BBM paling murah 0,457 dolar AS per liter di Malaysia, lalu 1,077 dolar AS per liter di Vietnam, dan 1,163 dolar AS per liter di Indonesia.

Klaim pemerintah yang menyebut harga BBM di Indonesia saat ini termurah di dunia maupun terjangkau adalah sesat. Lebih lanjut Fauzi meneriakkan bahwa kenaikan harga bahan bakar justru akan membuka ruang bagi peningkatan inflasi yang berdampak negatif bagi perekonomian Nasional. Pemerintah tidak melakukan politik subsidi BBM dengan strategis.

Politik energi Nasional seharusnya bersinergi dengan politik luar negeri dan diplomasi ekonomi.

Namun selama ini masih berjalan parsial dan memiliki banyak kelemahan,. Pengalihan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna mengurangi dampak inflasi yang akan timbul justru akan menjadi ajang bancakan untuk dana politik bagi calon dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Menanggapi tuntutan massa yang menolak kenaikan Harga BBM bersubsidi, Ketua DPRD H. Samsul Anam menyampaikan bahwa aspirasi yang adik adik mahasiswa sampaikan juga sejalan dengan pemikiran kami karena kenaikan harga BBM akan berdampak pada seluruh sektor, oleh karenanya kami sependapat dan mendukung aksi adik adik ini, tuntutan dari adik adik GMNI dan IMM akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat melalui para Wakil Rakyat yang ada di DPR RI tentunya melalui jalur Fraksi masing – masing anggota DPRD, sehingga suara masyarakat Trenggalek dapat didengar oleh Pemerintah Pusat dan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi bisa ditinjau kembali. (TRING)