KPK Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Kantor Pemkab Lamongan

Berita Patroli – Lamongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam pengusutan proyek yang diduga merugikan keuangan negara.

“Empat tersangka,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Meski identitas keempat tersangka belum diumumkan secara resmi, Asep menyatakan bahwa penyidik KPK kini tengah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghitung potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Sedang cek fisik dengan BPKP dan ITB untuk hitung kerugian negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga telah mengonfirmasi bahwa penyidikan telah memasuki tahap penetapan tersangka. Namun, hingga kini KPK masih merahasiakan identitas pihak-pihak yang dijerat.

“Kami pastikan perkara tersebut sudah pada tahap penetapan tersangka,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah dua kali memeriksa Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Pemeriksaan dilakukan pada 12 dan 19 Oktober 2023 lalu di Gedung Merah Putih KPK, terkait dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam proyek bermasalah tersebut.

Tak hanya itu, tim penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkab Lamongan. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik disita untuk dianalisis lebih lanjut.

Asep Guntur sebelumnya menyebut bahwa kasus yang diusut berkaitan langsung dengan proyek pembangunan gedung di Kabupaten Lamongan. Namun ia belum merinci proyek mana yang menjadi fokus penyidikan, serta berapa nilai anggaran yang dipermasalahkan.

Penetapan tersangka ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya warga Lamongan yang berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Mereka menantikan kejelasan mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab serta sejauh mana kerugian negara akibat proyek tersebut.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum menyampaikan keterangan resmi terkait identitas para tersangka maupun rincian proyek yang dimaksud. Namun penyidikan dipastikan terus berlanjut.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini demi menjaga integritas pengelolaan anggaran publik, terutama di sektor pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. (Red)