Institusi Hukum bersama dengan rakyat Wajib Dukung Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia

Berita Patroli, Jakarta – Heboh terungkapnya transaksi bodong senilai lebih 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pertengahan Maret lalu yang sebenarnya merupakan berita basi, ternyata kini banyak pihak mulai meramaikannya kembali kasus tersebut.

Setidaknya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sangat faham betul neraca ekonomi nasional dari sektor penerimaan pajak dan non pajak, setidaknya semenjak rezim pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan bahkan sebelumnya itu, hingga berganti rezim masa sekarang ini (pemerintahan Joko Widodo-Red), mulai dirasakan semakin membebani rakyat.

Tidak terkecuali sebagai bagian bentuk problema kebangsaan dimaksud juga dirasakan dalam pandangan politik, hukum, dan keamanan negara (nation) oleh Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. seorang politisi, akademisi dan hakim kelahiran 13 Mei 1957, atau lebih dikenal dengan sebutan nama Mahfud MD, Menteri Koordinator Negara Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terlebih menyatakan dugaannya, bahwa ada kekuatan besar penghambat operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengungkapan berbagai bentuk penyimpangan di Dirjen Pajak Bea Cukai kala itu dirinya masih menjabat.

Pengungkapan alasan Abraham Samad soal kesulitan pihaknya dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai itu terucap saat berbincang bersama Komisioner KPK Periode 2015-2019.

Pernyataan La Ode Muhammad Syarif dalam Channel Youtube, Sabtu (25/3) lalu kepada Abraham Samad, menyoal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu, La Ode mengungkapkan suatu peristiwa dimana penyimpangan dengan modus penyelundupan itu benar terjadi nyata, sayangnya kala itu dirinya mengaku tak mampu berbuat banyak karena terhambat sebuah kekuatan besar.

Meskipun tidak dijelaskannya secara detil yang dimaksud dengan kekuatan besar itu, namun dia mengisyaratkan bahwa pekerjaan operasi terhambat. Disisi lain La Ode juga menegaskan, bahwa penyimpangan yang biasa dilakukan di Bea Cukai yakni modus penyelundupan. La Ode lantas menceritakan suatu kasus yang pernah ia tangani semasa bertugas.

Sebagai contoh, sambung kata La Ode, keterangannya yang biasa ditulis dalam pengiriman atau barang yang masuk yakni ‘Biji Plastik’. Padahal, dalam kontainer dimaksud berisi minuman keras (Miras).

“Contohnya ya pernah kita tangani, penyelundupan ini dalam keterangannya di suratnya itu tertulis biji plastik, padahal kita tahu di dalamnya itu semua miras, alkohol, karena alkohol itu kan pajaknya tinggi di sini, satu kontainer. Ini belum tentu korupsi tapi paling tidak Fraud, tapi KPK bergerak untuk menunjukkan bahwa ini memang terjadi, kata La Ode.

Walaupun begitu, Menurut La Ode, upaya anak buahnya untuk terus mengejar, namun tetap saja gagal.

“Sayangnya ketika dikejar, ketika anak-anak mau bekerja, mobil mereka tertahan tidak bisa memburu, terhambat, dihambat,” kata La Ode.

Kesimpulan tersebut kemudian dikemukakan Abraham Samad,
“Berarti saya menyimpulkan ada kekuatan besar sehingga anak-anak yang mau melakukan operasi terhambat,” kata Abraham.

“Iya diketahui, tapi itu kita laporkan, makanya diikutanlah semuanya termasuk jaksa agung, panglima, kapolri, kemenhub, kementrian keuangan. Karena di Bea Cukai itu ada polisi, angkatan laut, jadi semuanya lengkap, kami berupaya memperbaiki tapi banyak hambatan,” kata La Ode.

Tidak kalah serunya lagi, upaya pengungkapan patgulipat transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun oleh Mahfud MD itu juga beberapa kesempatan-kesempatan didampingi Menkeu Sri Mulyani.

Tidak kalah garangnya langkah dan pernyataan Sri Mulyani yang hampir pada setiap kesempatan tidak henti-hentinya menebar ancaman bagi seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kementeriannya, hingga melakukan pememecatan terhadap Rafael Alun, menyusul awal mula viralnya pemberitaan tentang gaya hidup mewah sang anak pejabat Bea Cukai itu dalam kasus menganiayaan sadis yang memancing komentar negativ di jagad media sosial, sampai kemudian akhirnya upaya pengungkapan tentang adanya trasaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai 349 triliun terus bergulir bak bola salju.

Menurut Mahfud MD, sejak tahun 2009 adanya berkas laporan yang kini berjumlah sebanyak 160 laporan pergerakan transaksi mencurigakan saatnya harus diusut.

Menindaklanjuti kisruh laporan tersebut surat undangan ndangan Komisi III DPR RI pun sudah dilayangkan ke Menkopolhukam, lantas apa jadinya jika pengusutan aliran transaksi ratusan triliun yang menghebohkan rakyat seantero negeri ini kemudian masuk ke ranah politik?.

Akankah seorang Mahfud MD sebagai politisi, akademisi dan hakim ini lantas berhasil menyeret nama-nama pelaku KKN sebagai musuh rakyat melakukan terror terhadap politik, hukum, dan keamanan negara maju ke Pengadilan Tipiko atau. KPK?. Jawabannya masing-masing ada di lubuk hati sanubari rakyat Indonesia. Menjelang pemilu tahun 2024 mendatang boleh jadi nama Mahfud MD yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum ini pantas dan wajib didukung oleh rakyat(Teddy)