Rekam Jejak Dipertanyakan, Polda NTB Tunjuk Perwira Mantan Pengguna Sabu Jadi Plh Kapolres Bima Kota

Publik pantas terkejut, di tengah skandal narkoba yang menjerat pejabat sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat justru menunjuk perwira yang pernah dinyatakan positif sabu sebagai Plh Kapolres Bima Kota.
Ini bukan sekadar rotasi jabatan. Ini soal integritas. Soal konsistensi. Soal keberanian membersihkan institusi tanpa tebang pilih.
Jika perang terhadap narkoba benar-benar serius, maka tidak boleh ada standar ganda. Jangan sampai langkah ini menjadi preseden buruk dan melukai kepercayaan publik yang sudah lama diuji.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional bahkan mengingatkan agar penunjukan ini tidak menjadi blunder. Karena ketika integritas dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan, tetapi marwah institusi.

BERITA PATROLI – BIMA 

Keputusan Polda Nusa Tenggara Barat menunjuk Ajun Komisaris Besar Catur Erwin Setiawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota memicu kontroversi. Penunjukan ini dinilai kontroversial lantaran Catur pernah dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu pada 2017.

Catur menggantikan Ajun Komisaris Besar Didik Putra Kuncoro yang tersandung kasus peredaran narkotika dan kini tengah diproses. “Iya betul AKBP Catur menggantikan AKBP Didik,” ujar Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Muhammad Kholid, Jumat (13/2/2026).

Namun publik tidak hanya melihat pergantian jabatan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah rekam jejak sosok yang kini dipercaya memimpin Polres Bima Kota.

Saat masih berpangkat Ajun Komisaris Polisi dan menjabat Kasat Reserse Narkoba Polres Ternate, Catur pernah dinyatakan positif mengonsumsi sabu berdasarkan tes urine Bidang Dokkes Polda Maluku Utara pada 4 Mei 2017.

Akibatnya, ia dijatuhi sanksi disiplin oleh Kapolda Maluku Utara saat itu dan bahkan sempat dicopot dari jabatannya. Meski demikian, kariernya tidak berhenti. Ia kembali berdinas dan kini dipercaya mengisi jabatan strategis sebagai Plh Kapolres.

Penunjukan ini menjadi ironi di tengah gencarnya kampanye Polri memerangi narkoba, termasuk membersihkan oknum di internal.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Mohammad Choirul Anam, mengingatkan agar Polda NTB memastikan rekam jejak setiap perwira yang diberi amanah besar.

“Jangan sampai blunder ketika penunjukan pelaksana harian,” tegas Anam.

Ia bahkan meminta penunjukan tersebut segera dievaluasi. Pasalnya, langkah ini bisa mencederai sikap tegas Polda NTB yang sebelumnya memecat Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi serta menyerahkan proses etik dan pidana AKBP Didik Putra Kuncoro ke Mabes Polri.

Penunjukan AKBP Catur kini menjadi ujian nyata komitmen Polri dalam menjaga integritas dan konsistensi penegakan hukum di internal.

Publik tentu berharap perang terhadap narkoba tidak tebang pilih dan tidak memberi ruang kompromi, terlebih pada jabatan strategis yang memegang kendali keamanan dan penegakan hukum di wilayah.

Kepercayaan masyarakat adalah taruhan. Dan setiap keputusan penempatan pejabat di tubuh Polri harus bebas dari bayang-bayang kontroversi masa lalu.

Jika tidak, publik berhak bertanya, ‘apakah ini bagian dari reformasi, atau justru kemunduran dalam perang melawan narkoba?’

(Tomy)