Kapolri Minta Maaf ke Publik, Pengakuan Terbuka Atas Krisis Kepercayaan Terhadap Polri

Permohonan maaf Kapolri bukan sekadar kalimat seremonial.
Pengakuan bahwa kinerja Polri “Jauh dari kesempurnaan” adalah cermin dari panjangnya daftar luka keadilan yang dialami rakyat kecil: laporan diabaikan, hukum lamban, dan keberanian aparat kerap melemah saat berhadapan dengan kekuasaan.
Publik tidak lagi menunggu janji, melainkan tindakan nyata, transparansi, dan ketegasan menindak oknum tanpa pandang pangkat. Jika tidak, permintaan maaf ini hanya akan menjadi ritual tahunan, sementara kepercayaan publik terus runtuh.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Permohonan maaf Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada masyarakat Indonesia menjadi pengakuan terbuka bahwa kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia masih jauh dari kata ideal. Pernyataan itu disampaikan langsung Kapolri dalam rilis capaian akhir tahun Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Di hadapan publik, Kapolri secara gamblang mengakui bahwa pelaksanaan tugas Polri tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Sebuah pengakuan yang mencerminkan akumulasi panjang kekecewaan publik terhadap praktik penegakan hukum yang kerap dinilai tumpul ke atas, tajam ke bawah, lamban, bahkan abai terhadap rasa keadilan rakyat kecil.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, atas nama pimpinan dan keluarga besar Polri, kami menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya,” ujar Kapolri.

Permohonan maaf ini tidak lahir dari ruang hampa, dalam beberapa tahun terakhir, Polri berkali-kali diguncang kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, kriminalisasi warga, serta dugaan pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan pihak berkuasa. Realitas ini telah menggerus kepercayaan publik secara signifikan.

Kapolri menegaskan bahwa Polri harus siap dikritik dan dikoreksi. Namun, publik menilai pernyataan normatif semacam ini sudah terlalu sering disampaikan, sementara praktik di lapangan kerap menunjukkan wajah sebaliknya ‘laporan masyarakat diabaikan, proses hukum berlarut-larut, dan korban justru dibiarkan berjuang sendiri’.

Sigit juga menyampaikan komitmen untuk memperbaiki institusi Polri dan menghadirkan kepolisian yang humanis serta responsif. Ia menyebut Polri akan berdiri di garis terdepan melindungi masyarakat kecil dan kelompok rentan.

Namun, janji tersebut kembali diuji oleh fakta lapangan yang menunjukkan masih banyak korban kejahatan dan ketidakadilan yang tak kunjung mendapat kepastian hukum.

Di sisi lain, Kapolri menegaskan penegakan hukum tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk yang merugikan keuangan negara. Pernyataan ini menjadi sorotan publik yang menuntut pembuktian nyata, bukan sekadar retorika di podium akhir tahun.

Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, buruh, insan pers, hingga komunitas pengemudi ojek online.

Namun, keterlibatan publik tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan institusi dalam menegakkan hukum secara adil dan berani.

Permohonan maaf Kapolri kini menjadi taruhan besar bagi institusi Polri. Publik tidak lagi menunggu kata-kata, melainkan tindakan konkret, transparansi, dan keberanian menindak tegas oknum internal tanpa pandang pangkat dan jabatan. Jika tidak, permohonan maaf ini hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa makna, sementara krisis kepercayaan publik terhadap Polri terus memburuk.

(Tomy, Arinta)