Kejaksaan Negeri Tuban Tetapkan Dua Sekdes Sebagai Tersangka Kasus Korupsi APMD

Dok. Istimewa

TUBAN – Berita Patroli

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun anggaran 2021 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Jawa Timur, akhirnya menetapkan dua tersangka setelah memeriksa sedikitnya 100 orang saksi. Kedua tersangka tersebut diketahui sebagai sekretaris desa. EW merupakan Sekdes Sidomulyo Jatirogo kemudian AM sebagai Sekdes Sidoasri Kenduruhan Tuban.

Kepala Kejari Tuban Armen Wijaya mengungkapkan, setelah proses penyidikan dari tahun 2023, penyidik menetapkan dua tersangka. Mereka adalah EW selaku Direktur CV Satu Network dan AM selaku Komanditer CV Satu Network.

“Menetapkan status saksi EW selaku direktur dan saksi AM selaku komanditer, pada hari ini kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Armen dalam jumpa pers di Kantor Kejari Tuban pada Senin (22/07/2024).

Menurut Armen, pengadaan mesin APMD yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan surat menyurat tingkat desa di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2021 ini bermula dari pilot project yang telah berjalan.

Kemudian, sejumlah desa melakukan pengadaan mesin APMD di CV Satu Network. Dari total 58 unit mesin APMD yang telah terealisasi di beberapa desa menggunakan APBDes 2023, tim penyidik bersama ahli IT menemukan 51 unit mesin APMD merupakan perangkat rakitan yang tidak memenuhi standar pabrik dan tidak mengacu sesuai pilot project.

Setelah dilakukan penyidikan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menerbitkan laporan audit investigatif, bahwa ditemukan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin APMD tersebut.

“Dari audit BPKP Jawa Timur, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar 1.559.129.107,00 (Rp 1,5 miliar, Red),” ungkap Mantan Kejari Gorontalo ini.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 1 primer Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 64 Ayat 1 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Keduanya diancam dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kini, kedua tersangka telah ditahan.

(Tim)