Ditreskrimum Polda Jatim Berhasil Menggulung Komplotan Perdagangan Manusia Ke Luar Negeri (Ilegal)

SURABAYA, Berita Patroli  – Sesuai Instruksi Kapolri untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang maka Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto bergerak cepat dengan memerintahkan Dirreskrimum dan Polres jajaran untuk menindak tegas pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Polda Jatim.

Polda Jatim langsung menggelar Press Conference tentang ungkap Kasus perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan Ditreskrimum Polda Jatim  bertempat di Rupatama Polda Jatim, Selasa ( 13 Juni 2023).

Kegiatan dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto didampingi Dirreskrimum Polda Jatim  Kombes Pol Totok,  Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Dirmanto, Kemenaker RI, BP2MI dan BP3MI.

Hasil penyelidikan dan penyidikan telah berhasil menangkap para pelaku yang terlibat baik sebagai perekrut (Sponsor) sampai dengan orang yang mampu meloloskan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Jember ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan bandara Juanda sidoarjo ke Kamboja dan Arab Saudi.

Sindikat perdagangan orang untuk dipekerjakan ke luar negeri berhasil dibongkar Ditreskrimum Polda Jatim. Kasus ini diantaranya atas laporan berinisial MRN

Untuk sementara tersangka yang berhasil diamankan masing masing berinisial MK alias M (laki laki dari PT. Panca Banyu Ajisakti), SA (PT. Sapta Rezeki) dan HWT alias AGS alias AG (PT. Alrahji). Para tersangka ini dilakukan penahanan sejak 11 Mei 2023 di Rutan Dittahti Polda Jatim.

Sedangkan yang masuk daftar pencarain orang (DPO) berinisial JF ( wanita dari PT. Panca Banyu Ajisakti).

Modus operandinya, pelaku melanggar Moratorium Kepmenaker 260 tahun 2015, tertanggal 25 Mei 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada pengguna perseorangan di Negara Negara Kawasan Timur Tengah termasuk Arab Saudi.

Selain itu, Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Perusahaan yang menyalurkan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) dan membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 86 huruf (a) Jo. Pasal 72 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal persangkaan, yakni Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) atau Pasal 86 huruf (a) Jo. Pasal 72 huruf (a) UU RI No 18 Thn 2017 tentang perlindungan PMI, lanjut Pasal 1 PP NO 59 Thn 2021, Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No 21 Thn 2007 ttg TPPO, Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU RI No 8 Thn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ancaman hukuman, yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan Denda paling banyak 15 Miliar Rupiah dan atau Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana Denda paling sedikit 120 Juta Rupiah dan paling banyak Rp 600 Juta.”Tutup.(red)