Alvin Lim Keberatan soal Penjemputan Paksa, Sebut Sidang Tuntutan Sesat

Jakarta, Berita Patroli – Alvin Lim keberatan atas penjemputan paksa yang dilakukan jaksa dan polisi agar dirinya menghadiri sidang kasus pembuatan surat palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab, Alvin Lim menyebut surat penjemputan itu tidak sah.
Hal itu disampaikan Alvin Lim dalam surat hak jawab kepada detikcom terkait berita ‘Alvin Lim Dituntut 6 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembuatan Surat Palsu’ pada Rabu (29/6/2022). Alvin menyampaikan hak jawab dengan mengirim rilis berjudul ‘Sidang Sesat di PN Jaksel, Mahfud Md Diminta Atensi Amburadulnya Hukum dan HAM’.

“Hukum dan HAM di Indonesia sedang dipertontonkan kebobrokannya ke masyarakat,” kata Alvin Lim mengawali rilisnya disampaikan oleh LQ Indonesia Lawfirm, Jumat (8/7/2022).

Alvin menilai sidang tuntutannya di PN Jaksel sesat. Sebab, PN Jaksel mengeluarkan surat penjemputan paksa.

“Hari Rabu, 29 Juni 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadakan sidang sesat, terhadap Alvin Lim Kuasa hukum sekitar 5.000 korban investasi bodong. Majelis hakim Arlandi Triyogo, SH, MH; Samuel Ginting, SH, MH; dan Raden Ari Muladi, SH, di persidangan ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan sidang untuk melakukan jemput paksa terhadap Alvin Lim SH, MSc, CFP, CLA, di mana pagi jam 08.00 WIB puluhan polisi beserta jaksa masuk paksa ke kediaman Alvin Lim dan membangunkan Alvin Lim yang sedang istirahat dengan istrinya,” katanya.

Penjelasan Polda Metro soal Penjemputan Paksa Alvin Lim
Saat dijemput paksa, dia mengatakan jaksa dan polisi datang pukul 08.00 WIB lalu membangunkan Alvin dan istrinya yang sedang beristirahat.

“Ditunjukkan surat penetapan majelis dan surat kejaksaan, diprotes oleh Alvin bahwa surat tidak menunjukkan tanggal kapan dilaksanakan ‘Jelas tidak sah surat penjemputan yang tidak diberikan tanggal. Ini bukti suratnya. Sidang pertama, saya tak terima surat panggilan, sidang kedua saya sudah sampaikan surat sakit, adalah alasan yang sah. Itu pun saya tahu ada sidang dari media, surat asli nggak pernah ditunjukin kapan tanggal sidang, mana orang bisa tahu kapan sidang?’,” katanya.

Avin Lim melanjutkan, dalam sidang pada Senin, 27 Juni 2022, disampaikan sidang selanjutnya akan diadakan pada Senin, 4 Juli 2022. Tiba-tiba tanpa pernah dipanggil secara sah, Alvin Lim dijemput paksa pada Rabu, 29 Juni 2022. Padahal, katanya, aturan KUHAP mengenai pemanggilan ada di Pasal 227 ayat (1).

“Senin sidang tanpa panggilan sidang, langsung 2 hari kemudian di hari Rabu dipaksa sidang di luar jadwal, tentunya ini melabrak aturan hukum. Hakim adalah benteng keadilan, seharusnya hakim menegakkan hukum dengan mengikuti Hukum Acara Pidana, di sini Hakim malah memberikan contoh dengan melanggar KUHAP. Advokat resmi dan tersumpah saja di perlakukan secara melawan hukum, bagaimana dengan rakyat biasa?” ucap Alvin Lim.

“Pengadilan sebagai benteng keadilan masyarakat sudah runtuh, perkara yang konon katanya kerugian 6 juta perak, disidangkan menghabiskan dana APBN Ratusan juta bukan demi keadilan tapi untuk membungkam Alvin Lim yang vokal. Bukan kasusnya tapi siapa yang ditarget,” lanjutnya.

Salah satu korban investasi bodong, Mariana, mengaku kaget dan prihatin atas peristiwa yang menimpa Alvin Lim. Mariana menilai Alvin satu-satunya lawyer yang berani stood up.

“Alvin Lim satu-satunya lawyer yang berani stood up membela kami para korban investasi bodong dan membersihkan pemerintah dari oknum aparat, namun saat beliau dikriminalisasi tidak ada satu pun pejabat membantu dan peduli. Susah sekali mencari keadilan bagi kami masyarakat,” kata Mariana.

Selain Mariana, ada korban Indosurya, Fenny, yang menilai kasus Alvin Lim rekayasa. Fenny minta Menko Polhukam Mahfud Md mengatensi kasus ini.(red)