Negara Dinilai Abai, Ribuan Guru PPPK Paruh Waktu Datangi DPRD Tulungagung Tuntut Kepastian Nasib

Mereka mendidik masa depan bangsa, namun masa depan mereka sendiri belum jelas.
Ribuan guru PPPK paruh waktu berkumpul di DPRD Tulungagung, menagih hak yang selama ini tertunda. Tanpa jam mengajar, tanpa tunjangan sertifikasi, dan tanpa kepastian status, para guru tetap mengajar dengan penuh tanggung jawab.
Doa menjadi bahasa perlawanan, kesabaran menjadi saksi ketidakadilan.

BERITA PATROLI – TULUNGAGUNG

Ribuan guru PPPK (P3K) paruh waktu membanjiri Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (11/2/2026). Mereka datang bukan membawa amarah, melainkan doa, air mata, dan tuntutan keadilan yang selama ini tak kunjung dijawab negara.

Di bawah terik matahari, para pendidik yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa itu duduk bersila, melantunkan ayat suci Al-Qur’an dan sholawat. Doa-doa dipanjatkan bukan hanya untuk murid-murid mereka, tetapi juga untuk nasib sendiri yang hingga kini dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Aksi damai ini menjadi pengiring hearing tertutup yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung bersama Ketua DPRD dan Komisi A. Agenda hearing hanya satu, namun krusial: kejelasan status dan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu yang selama ini diperlakukan setengah-setengah.

Ketua GTKN (Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional), Chandra Dyan Rachman, menegaskan bahwa kehadiran ribuan guru di DPRD adalah bentuk akumulasi kekecewaan yang sudah terlalu lama dipendam.

“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami datang menuntut hak. Dalam hearing nanti kami meminta kenaikan gaji Rp350 ribu untuk guru SD dan Rp400 ribu untuk guru SMP, serta pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Ini soal keadilan,” tegas Chandra.

Ironisnya, di tengah status resmi sebagai PPPK, banyak guru justru tidak diberi jam mengajar. Ada yang dipindahkan ke sekolah baru, namun dibiarkan tanpa jam pelajaran, seolah hanya sekadar memenuhi administrasi.

Akibatnya, tunjangan sertifikasi tak bisa dicairkan, hak profesi terampas, dan kesejahteraan semakin terpuruk.

“Kami punya SK, kami mengajar, kami punya tanggung jawab. Tapi tanpa jam mengajar, tunjangan sertifikasi otomatis hangus. Ini menyakitkan dan tidak manusiawi,” ujar Chandra dengan nada tegas.

Para guru tetap mengajar dengan dedikasi tinggi, meski berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Mereka membentuk masa depan anak bangsa, namun negara justru abai terhadap masa depan mereka sendiri.

Aksi doa bersama ini menjadi tamparan keras bagi para pengambil kebijakan di daerah. Ribuan guru telah bersuara dengan cara paling damai, namun sarat makna.

Kini publik menanti hasil hearing DPRD Tulungagung. Apakah wakil rakyat akan berdiri bersama para pendidik, atau kembali membiarkan mereka terjebak dalam labirin janji tanpa realisasi?

(ris, had)