Liburan Masal Saat Jam Dinas, Integritas Puluhan Kepala Sekolah SD di Sidoarjo Dipertanyakan

Bus pariwisata berwarna hijau bernopol L 7617 UB yang diduga mengangkut puluhan kepala sekolah SD di Kecamatan Sidoarjo saat berangkat menuju Bandara Juanda pada waktu subuh sekitar pukul 04.30 WIB.
Rombongan tersebut diduga meninggalkan tugas kedinasan dan pelayanan pendidikan untuk melakukan perjalanan wisata ke Lombok selama tiga hari. Keberangkatan kolektif ini memunculkan dugaan bolos kerja terstruktur dan pengelabuan izin cuti, yang kini menjadi sorotan publik dan menuntut tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

BERITA PATROLI – SIDOARJO

Dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo kembali tercoreng. Puluhan kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sidoarjo diduga secara sadar dan terorganisir meninggalkan tugas negara demi kepentingan pribadi berupa perjalanan wisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, di saat kewajiban pelayanan pendidikan sedang berjalan.

Berdasarkan hasil investigasi langsung wartawan, rombongan kepala sekolah tersebut terlihat berangkat secara kolektif pada waktu subuh sekitar pukul 04.30 WIB, menggunakan bus pariwisata hijau bernomor polisi L 7617 UB milik MJa Tour. Keberangkatan ini bukan insidental, melainkan diduga kuat telah dirancang dan dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

Data perjalanan yang dihimpun menyebutkan, rombongan tersebut menjalani agenda wisata selama tiga hari, terhitung Jumat (6/2) hingga Minggu (8/2), dengan tujuan Lombok. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa jam kerja dan tanggung jawab kedinasan sengaja ditinggalkan secara massal.

Lebih memprihatinkan, sumber internal menyebutkan para kepala sekolah tersebut mengajukan izin cuti dengan dalih kepentingan keluarga. Namun, alasan tersebut diduga kuat fiktif dan dibuat secara kolektif, semata-mata untuk mengelabui sistem perizinan agar dapat meninggalkan sekolah secara bersamaan. Praktik ini, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan etika ASN.

Perlu ditegaskan, kepala sekolah bukan pegawai biasa. Mereka adalah pejabat strategis di satuan pendidikan, penanggung jawab tata kelola sekolah, pembinaan guru, serta penjamin berjalannya layanan pendidikan dasar.

Ketidakhadiran mereka tanpa alasan sah merupakan bentuk pembiaran terhadap hak pendidikan anak-anak.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi, mengaku belum mengetahui adanya keberangkatan wisata massal tersebut. Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan serius soal fungsi pengawasan, kontrol internal, dan manajemen kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan.

“Saya belum cek kegiatan mereka. Maaf, belum bisa statement lebih lanjut,” ucapnya singkat.

Publik kini menuntut bukan sekadar klarifikasi, melainkan tindakan nyata dan sanksi tegas apabila dugaan ini terbukti. Jika dibiarkan, peristiwa ini berpotensi menjadi preseden buruk, ‘pejabat pendidikan bebas meninggalkan tugas negara tanpa konsekuensi, sementara siswa dan guru dibiarkan berjalan tanpa kepemimpinan.’

Kasus ini menjadi ujian integritas serius bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Daerah. Diam berarti membenarkan. Pembiaran berarti ikut bertanggung jawab.

(Tomy)