OTT KPK Telanjangi Borok Ditjen Pajak, Aparat Negara Bersekongkol Merampok Penerimaan Negara

GEDUNG KPK KEMBALI MENJADI SAKSI BUSUKNYA KORUPSI PAJAK.
Operasi Tangkap Tangan kembali digelar. Pegawai pajak dan wajib pajak diciduk di Jakarta Utara dalam dugaan suap pengurangan nilai pajak. Praktik kotor ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi pengkhianatan terang-terangan terhadap negara dan rakyat yang dipaksa taat pajak setiap hari.
Saat masyarakat diperas lewat kewajiban pajak, oknum aparat justru menjual kewenangan demi amplop. Uang negara dipangkas di balik meja, hukum diperdagangkan, dan keadilan fiskal diinjak-injak. Inilah wajah asli kejahatan kerah putih yang menggerogoti penerimaan negara dari dalam.
Delapan orang diamankan. Sejumlah uang disita. Namun publik menuntut lebih dari sekadar penangkapan. Bongkar aktor intelektualnya.
Seret seluruh jaringan. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Pajak adalah urat nadi negara, siapa pun yang mengkhianatinya pantas dihukum seberat-beratnya.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan bahwa praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bukan sekadar isu, melainkan kejahatan nyata yang terus berulang. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar secara senyap, KPK menciduk sejumlah pegawai pajak bersama pihak wajib pajak di sebuah kantor pajak wilayah Jakarta Utara.

Penindakan ini menjadi tamparan keras bagi institusi pajak yang seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan negara. Alih-alih menjaga amanah, aparat negara justru diduga kuat bersekongkol dengan wajib pajak untuk memangkas kewajiban pajak demi keuntungan pribadi.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, secara terbuka membenarkan operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa yang diamankan bukan hanya pihak swasta, tetapi juga pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan negara.

“Benar, beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP (wajib pajak),” ujar Fitroh, Sabtu (10/1/2026).

Lebih jauh, Fitroh menegaskan bahwa perkara ini berkaitan langsung dengan dugaan suap untuk pengurangan nilai pajak. Modus ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan rakyat yang taat membayar pajak.

“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” tegasnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa total delapan orang telah diamankan dalam operasi tersebut. Delapan orang ini diduga terlibat dalam praktik culas yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Sampai saat ini, tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang,” kata Budi.

Selain mengamankan para pihak, penyidik KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga merupakan bagian dari transaksi suap. Uang haram itu menjadi bukti awal bagaimana kewenangan pajak dijadikan alat tawar-menawar, bukan instrumen keadilan fiskal.

Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas maupun peran detail para pihak. Namun publik menunggu ketegasan penuh KPK untuk membongkar jaringan, bukan hanya menangkap pelaku lapangan. KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

OTT ini kembali membuka luka lama, praktik korupsi di sektor pajak belum benar-benar mati. Selama aparat yang diberi mandat memungut pajak justru bermain kotor, maka yang dirampok bukan hanya kas negara, tetapi juga kepercayaan publik. Negara tak boleh kalah oleh pejabat rakus yang menjual kewenangan demi amplop.

(Tomy)