Dugaan Pesta Sabu Guncang Kejaksaan Jatim, Oknum Jaksa Pidsus Kejari Sidoarjo Diperiksa Intensif

Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, simbol penegakan hukum dan penjaga marwah keadilan. Dugaan pesta narkoba jenis sabu-sabu yang menyeret oknum jaksa Pidsus Kejari Sidoarjo menjadi tamparan keras bagi institusi penegak hukum. Publik menuntut Kejati Jatim tidak berhenti pada klarifikasi semata, tetapi membuka proses pemeriksaan secara transparan dan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu jika terbukti bersalah. Kejaksaan diuji, berani membersihkan diri atau justru melindungi oknum???

Berita Patroli – Surabaya

Marwah institusi Kejaksaan kembali dipertaruhkan. Seorang oknum jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo berinisial APYK, yang bertugas di bidang Pidana Khusus (Pidsus), diduga terseret isu pesta narkoba jenis sabu-sabu. Tak hanya itu, jaksa tersebut juga disebut mangkir dari kantor selama 40 hari, memicu sorotan tajam publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

Isu sensitif ini memaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur turun tangan. Kajati Jatim Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol membenarkan bahwa APYK telah dipanggil dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif, termasuk tes urine.

“Sudah dipanggil dan diperiksa, termasuk tes urine. Hasilnya akan kami cek. Kalau terbukti positif narkoba, pasti kami tindak tegas,” ujar Agus Sahat di Surabaya, Rabu (17/12/2025).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa Kejati Jatim tidak ingin main-main. Pasalnya, dugaan pesta sabu yang menyeret jaksa Pidsus bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi berpotensi menjadi kejahatan serius yang merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ironisnya, APYK selama ini dikenal sebagai jaksa “Andalan”. Berdasarkan laporan Kepala Kejari Sidoarjo, APYK disebut sangat produktif dan bahkan menjadi salah satu figur kunci keberhasilan Kejari Sidoarjo meraih peringkat pertama nasional dari KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk kategori Kejari Tipe A.

Namun, citra itu kini dipertanyakan. Dalam beberapa waktu terakhir, APYK dilaporkan mengalami perubahan perilaku drastis. Ia kerap terlihat linglung, bingung, dan tidak fokus saat berkomunikasi.

“Belakangan ini kondisinya berbeda. Kalau ditanya sering bingung, tidak seperti biasanya,” ungkap Kajati.

Terkait dugaan penggunaan narkoba, Kejati Jatim menyebut hasil pemeriksaan di RSJ Menur Surabaya menyatakan perubahan perilaku tersebut bukan akibat obat-obatan terlarang. Meski demikian, detail medis belum dibuka ke publik secara transparan.

“Hasil pemeriksaan bukan karena narkoba. Ada hasil medisnya, tapi detailnya bisa ditanyakan ke Kajari Sidoarjo,” kata Agus Sahat.

Perhatian publik juga tertuju pada ketidakhadiran APYK selama 40 hari. Kejati Jatim mengklaim absensi tersebut disertai surat izin sakit yang sah. Namun, absennya jaksa Pidsus selama lebih dari satu bulan tetap menimbulkan tanda tanya besar, terutama di tengah isu narkoba yang menyertainya.

Kajati Jatim juga menegaskan bahwa APYK hanya menangani perkara Pidana Khusus, bukan Pidana Umum, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan penanganan perkara narkotika. Pernyataan ini dinilai sebagai upaya meredam spekulasi penyalahgunaan kewenangan dalam kasus narkoba.

Meski demikian, publik menanti pembuktian, bukan sekadar klarifikasi. Kejati Jatim menyatakan akan terus memantau dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum maupun kode etik.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Kejaksaan dalam membersihkan institusinya sendiri. Jika aparat penegak hukum terbukti terlibat narkoba, maka penindakan tanpa kompromi menjadi harga mati demi menjaga wibawa hukum dan keadilan.

(Tomy, Arinta, Agus.N, Norita)