Pengemudi Ojol Gelar Demo Besar-Besaran, Aplikasi Dimatikan Massal Hari Ini

Demo driver online

Berita Patroli – Jakarta

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran hari ini, Selasa (20/5/2025). Aksi ini diprakarsai oleh Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan para pengemudi.

Unjuk rasa dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB dan melibatkan lebih dari 25.000 pengemudi ojol roda dua dan roda empat dari berbagai kota di Pulau Jawa, sebagian wilayah Sumatera, serta kawasan Jabodetabek. Para pengemudi mulai bergabung sejak Senin malam di berbagai basecamp komunitas ojol di lima wilayah Jakarta.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa salah satu aksi utama adalah pemadaman aplikasi secara massal. “Akan dilakukan pelumpuhan pemesanan penumpang, makanan, dan pengiriman barang dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Para pengemudi menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan layanan melalui aplikasi selama aksi berlangsung.

Unjuk rasa ini merupakan puncak kekecewaan pengemudi online terhadap sikap pemerintah dan perusahaan aplikasi yang dianggap tidak merespons tuntutan mereka dalam aksi-aksi sebelumnya.

Lima titik utama yang menjadi sasaran aksi di Jakarta adalah:

1. Kementerian Perhubungan

2. Istana Merdeka

3. DPR RI

4. Kantor-kantor perusahaan aplikasi

5. Lokasi-lokasi lain yang berhubungan langsung dengan aplikator

Dalam aksinya, massa ojol mengajukan lima tuntutan utama:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, khususnya Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022.

2. DPR RI Komisi V segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator.

3. Menetapkan batas potongan aplikasi maksimal 10%.

4. Revisi tarif penumpang dan penghapusan skema “aceng”, slot, hemat, serta program prioritas yang merugikan pengemudi.

5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

“Aksi kali ini akan kami lakukan dengan lebih tegas karena aksi-aksi damai sebelumnya tidak membuahkan hasil. Kami harap pemerintah segera turun tangan,” pungkas Igun.(Red)