Gabungan LSM Minta Polda Jatim Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan Rekayasa Pengisian Perangkat di Kabupaten Kediri.

Kediri– Berita Patroli

Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kediri minta Polda Jawa Timur untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pengisian perangkat di kabupaten Kediri, Kamis (19/12).

Menurut Siti Isminah, ketua Forum Komunikasi Kediri Maju (FKKM) surat tersebut bertujuan agar pelaku korupsi segera ada penetapan tersangka karena kasus sudah di periksa dan saksi-saksi juga sudah di minta keterangan untuk mencegah kasus serupa di masa depan biar kabupaten Kediri kondusif bebas dari praktik korupsi.

Sedangkan Andik Hariyanto, Ketua LSM Bidik SIB Jawa Timur, menambahkan bahwa kasus ini sudah menjadi isu nasional dan bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polda Jawa Timur bila tidak segera terselesaikan. Andik juga mendesak percepatan proses hukum karena adanya bukti-bukti kuat, termasuk pengembalian dana sebesar 4,2 miliar dan keterangan saksi.

Iqbal Ambon, Ketua LPAKN DPK Kediri, juga mendesak Polda Jawa Timur untuk menetapkan pelaku korupsi dan mengembalikan dana negara.

“Tujuan saya dan rekan-rekan LSM lain di Kediri ini agar penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan rekayasa dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri segera terang benderang,” ucapnya.

Kasus ini mencuat setelah munculnya dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa yang melibatkan 25 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023, di mana sistem Computer Assisted Test (CAT) diduga direkayasa untuk menguntungkan pihak tertentu.

Polda Jatim telah meningkatkan status pengusutan kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ada dugaan terdapat pengondisian nilai peserta ujian seleksi perangkat desa.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan praktik jual beli jabatan yang terstruktur, sistemik, dan masif di 163 desa di kabupaten Kediri. Polda Jatim terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (ND)