Berita Patroli – Menanggapi keluhan dari korban Mafia tanah,yang mana pelapor merasa menjadi korban dari rekayasa dari Oknum Oknum LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) yang bergaya preman ,arogan serta menakut nakuti masyarakat,karena oknum LSM tersebut merasa dekat dengan penguasa,penegak hukum ,dalam hal ini Oknum Polisi, patut diduga korban korban rekayasa jual beli tanah yang sarat dengan rekayasa pemalsuan marak diwilayah hukum Polres Kabupaten Malang, Jawa Timur , salah satunya
Kasus penyerobotan dan penggelapan tanah milik Hariono yang mana dalam jual beli tersebut diduga tanda tangan Hariono dipalsukan Siswanto ( terlapor ) akan segera terungkap dan akan di tingkatkan ke penyidikan ujar bripka Anda Bayu Prasetyo setelah melakukan penyelidikan dan sudah memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut.
Kasus tanah yang berawal dari Siswanto yang telah lebih dahulu melaporkan Hariono melalui surat dumas ke Polres Kab. Malang di kepanjen pada 11 maret 2022 yang ditindak lanjuti oleh Aipda Indra Waskito P selaku penyidiknya, dengan melakukan pemanggilan kepada Hariono beserta keluarganya untuk di minta keterangannya terkait adanya dumas tersebut.
Dalam proses penyelidikan tersebut Hariono dan keluarganya, telah menyampaikan kepada Aipda Indra Waskito P kronologis dari proses jual beli dan sewa menyewa antara Hariono dan Siswanto.
Seperti yang telah diberitakan Patroli edisi 31 oktober 2021 dan 26 Februari 2022, kasus penyerobotan tanah tersebut berawal dari proses jual beli dan sewa menyewa atas obyek pajak tanah dengan Letter C No. 958 dengan luasan 310 tercatat atas nama Hariono Sukiat yang terletak di desa Duwet nomor persil 19. Tanah tersebut di akui oleh Hariono memang telah di jual kepada Siswanto seluas 155m2, sedangkan sisanya yang 155 m2 di sewakan oleh Hariono kepada siswanto selama 5 tahun terhitung mulai awal 2013 sampai awal 2018.
“Setelah habis masa sewanya ternyata siswanto tidak mau mengembalikan tanah yang di sewa tersebut kepada saya, malah mengajak ribut,” ucap Hariono kepada Berita Patroli.
Merasa dirinya telah di permainkan dan merasa lama menunggu hasil dari penyelidikan tersebut,maka Hariono akhirnya minta tolong Njekto Hadi Sasongko SH sebagai kuasa hukum guna melaporkan balik Siswanto ke Polres Kab malang di Kepanjen.
Dengan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup kuat bahwa di tengarai adanya pemalsuan dokumen tanah miliknya yang telah melanggar pasal 266 pemalsuan akta otentik dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Pemalsuan dokumen yang dimaksud adalah adanya AJB ( Akta Jual Beli )nomor 594/2013 yang dikeluarkan oleh camat Tumpang Drs Eru Suprijambodo sebagai PPATS ( Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara) yang didalamnya terdapat tandangan para pihak yang di palsukan
Njekto selaku kuasa hukum mengatakan bahwa dengan adanya kasus ini pihaknya berharap kepada penyidik untuk transparan serta obyektif dan profesional menangani kasus penyerobotan dan penggelapan tanah milik kliennya agar bisa mendapatkan keadilan untuk mendapatkan haknya kembali.
Disisi lain Eru Prijambodo sebagai PPATS yang menerbitkan AJB tersebut telah dipanggil oleh penyidik polres pada Senin 2 januari 2023.
Pihak yang dirugikan Hariono, berharap perkara ini segera ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena sudah cukup lama dirinya melaporkan kepada pihak yang berwenang, supaya semua nya jelas dan transparan,” Ujar Hariono. Secara terpisah saat wartawan berita PATROLI meminta tanggapan ke pengamat hukum asal Surabaya,Didi Sungkono.S.H.,M.H.,” Sudah benar apa yang diharapkan oleh masyarakat,apalagi sebagai Pelapor yang merasa hak haknya dikuasai oranglain secara tidak patut,dinegara kita ini semua adalah hamba hukum,tidak peduli, pejabat, penjahat, polisi, jaksa, Pengacara, hakim semua adalah hamba hukum jika bersikap sewenang wenang itu tidak dibenarkan dalam hukum. Apalagi arogan tidak memberikan pelayanan yang baik itu melanggar dan melawan hukum, karena Polri sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, salah satu fungsi nya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, sudah jelas dan terang yang dimaksud asas kepastian hukum adalah sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan,kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, Indonesia ini adalah negara hukum ,tercermin dalam UUD 1945,yang mana ada persamaan HAK antara manusia,hal tersebut diatur juga dalam UU NO 39 Tahun 1999 Tentang HAM, semua aspek kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum secara jelas,melalui hukum perintah menertibkan masyarakat, tujuannya agar ada persamaan hak dan tidak ada kesewenang wenangan,( Arogan ) dalam hukum ada tiga hal yang wajib terkandung, salah satunya adalah asas kepastian hukum,secara normatif kepastian hukum dijabarkan melalui perundang undangan, Penyidik harus profesional,proporsional, karena kepastian hukum sangat diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran, secara legal formal,” Urai Kandidat Doktor Ilmu Hukum disalah satu Universitas ternama diSurabaya ini ( M.Irwan,Arief,Risdianto,Arinta,Saiful )
