Hukum dan Kriminal
Sahat Tua Simandjuntak Minta Maaf Saat Sidang Pertama Di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sahat Tua Simandjuntak saat menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Surabaya – Berita Patroli – Terdakwa kasus dugaan korupsi Sahat Tua Simandjuntak meminta maaf kepada warga Jawa Timur dan kepada keluarganya atas apa yang telah terjadi.
Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut setelah sidang perdana atas perkara yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (23/5/2023).
“Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jatim dan keluarga. Saya minta juga didoakan agar sehat dan bisa mengikuti persidangan ini, serta bisa mempertanggungjawbkan kesalahan saya ini,” kata Sahat saat meninggalkan ruang sidang.
Ditanya lebih lanjut terkait perkara yang menjeratnya, politisi Partai Golkar itu enggan menjawab.
Dia memilih terus diam setelah menyampaikan permintaan maafnya.
Sidang perdana kasus tindak pidana korupsi dana hibah penerima uang suap sebesar Rp 39,5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah APBD DPRD Jawa Timur itu agendanya cuma pembacaan dakwaan oleh JPU dari KPK.
Selain Sahat, sidang perdana juga digelar untuk pembacaan dakwaan terhadap Rusdi, ajudan Sahat yang juga terlibat dalam perkara korupsi tersebut.
Dakwakaan dibacakan Jaksa dari KPK Arif Suhermanto.
Dalam dakwaannya, Sahat maupun Rusdi mendapatkan uang suap dari dana hibah pokok pikiran (Pokir).
Kasus ini bermula dari Abdul Hamid yang merupakan kepala desa Jelgung, Kecamatan Robatal Sampang Madura pada tahun 2015 sampai 2021, dan terdakwa Ilham Wahyudi yang merupakan adik ipar Abdul Hamid sebagai koordinator lapangan dana hibah Pokir.
Dalam dakwaan juga diungkap adanya kesepakatan antara terdakwa Sahat Tua selaku Pimpinan DPRD Jatim bersama dengan Abdul Hamid selaku kepala desa.
“Terdakwa sudah menerima uang suap sebanyak Rp 39,5 miliar atas perannnya memperlancar pengusulan pemberian dana hibah ke desa-desa,” jelas Arief.
Sesudah pembayaran komitmen fee ijon, Sahat Tua meminta bagian 20 persen dari nilai penyaluran dana hibah.
Sedangkan Abdul Hamid mengambil 10 persen sebagai uang hasil hibah tersebut.
Sahat dan Rusdi didakwa dua pasal. Pertama pasal 12 huruf a dan kedua adalah pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi.
Ditanya terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara ini, Jaksa Arif menyebut, dalam proses persidangan nanti akan terlihat. Apakah ada pihak lain yang terlibat atau tidak.
(Arinta/ Saiful/ Tommy)
