Dapur MBG Probolinggo Harus Bersih Dari Pelanggaran, TKN Siapkan Laporan Resmi ke Presiden Prabowo

Ketua dan anggota Ormas TKN Probolinggo bersiap menyusun laporan resmi terkait dugaan pelanggaran dapur MBG, Seluruh hasil inspeksi ini akan dibawa ke Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional sebagai bentuk pengawalan program pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan dan aman bagi peserta didik.

Berita Patroli – Probolinggo

Dugaan pelanggaran standar pada sejumlah dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo memicu reaksi keras dari DPC Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN). Ketua DPC TKN Kota Probolinggo, Bambang Priyamdono Effendy, menegaskan bahwa temuan lapangan memperlihatkan kondisi yang tidak bisa dibiarkan.

Dalam inspeksi yang ia lakukan, Bambang menemukan ketidaklengkapan fasilitas sterilisasi, ketiadaan instalasi IPAL, alur kotor–bersih bercampur, hingga ukuran dapur yang dinilai jauh dari standar kelayakan.

“Ini sudah menyangkut kesehatan anak bangsa. Tidak boleh ada satu pun dapur MBG yang beroperasi tanpa standar,” tegas Bambang.

Ormas Tapal Kuda Nusantara sendiri tercatat sebagai pendukung resmi pasangan Prabowo–Gibran, dengan sertifikasi nomor 031/BID.OR/K.C/PG/TKN/2024.

Bambang menjelaskan bahwa beberapa dapur MBG yang ia kunjungi diduga tidak memenuhi ketentuan dasar operasional. Temuan itu mencakup:

– Luas dapur tidak mencapai kebutuhan minimal ± 400 m²

– Tidak ada fasilitas sterilisasi peralatan makan

– Tidak tersedia IPAL sebagai pengolahan limbah

– Alur kotor–bersih tidak terpisah

– Risiko kontaminasi tinggi pada makanan

Bambang juga menyinggung informasi tentang adanya seorang anggota DPRD Kota Probolinggo yang diduga mengelola lima dapur MBG di Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran.

“Harus diverifikasi dan dipastikan. Program nasional tidak boleh bercampur dengan kepentingan pribadi siapa pun,” ujarnya.

Menghadapi temuan tersebut, Bambang menyatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas. TKN akan mengirimkan laporan lengkap kepada Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penindakan dari pusat.

“Kami kirimkan laporan langsung ke Presiden dan BGN. Ini bukan ancaman, ini tanggung jawab moral kami sebagai pendukung pemerintah,” tegas Bambang.

Menurutnya, pengawalan atas program MBG merupakan bentuk dukungan, bukan perlawanan. TKN memastikan akan terus memantau pelaksanaan MBG di Probolinggo agar berjalan sesuai standar, aman, dan bebas dari konflik kepentingan.

BERSAMBUNG..

(HARDON, AYON, TOMY)