KEDIRI – Berita Patroli
Masyarakat sekarang sudah cerdas, patut diduga Kepala kejaksaan negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur ikut “Makan SAPI” ikut menikmati bagian Pat gulipat “main mata”, rekayasa penyidikan “Kasus Sapi” coba bayangkan 1000 sapi kalau dikumpulkan di alun-alun Kabupaten Kediri jelas penuh itu.
Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau yang sering disingkat KKN hanya bisa dilakukan orang-orang yang terdidik, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang yang punya koneksi, punya link (jaringan) power (kekuatan) kekuasaan, dan uang. Ini disebut sebagai white colour crime (penjahat kerah putih) kalau rakyat jelata yaa “maling” untuk kebutuhan hidup, untuk makan tiap hari. Kalau oknum-oknum pejabat bermental bejat, bermental mafia, dipastikan menumpuk harta dan kekayaan, hidup mewah (Hedon) pamer kemewahan (flexing), “Ujar Pengamat hukum asal Surabaya ini.
Lebih jauh Didi Sungkono menambahkan,
“Tidak ada yang sulit itu menetapkan tersangka, sudah ada audit BPKP, sudah ada laporan terkait perkara pidana korupsi, tidak main-main, ini hibah 1000 sapi, uang negara yang bersumber dari pajak pajak rakyat, jadi wajar yaa kalau mahasiswa demo, wajar kalau LSM menanyakan. Dijawab secara humanis, dan jangan arogan lagi, tapi hati-hati yaa, nanti Kepala Kejaksaan kabupaten Kediri merasa ter intimidasi dan keluarkan SENPI, seperti yang di alami oleh kedua anggota LSM yang sekarang ditahan di LAPAS Kediri, “Ujar Didi Sungkono.
Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi dan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pidana Korupsi, adalah Lex specialist derogat generalis. Perilaku Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, harus segera diusut tuntas secara transparan. Kalau bersih kenapa harus risih, ” Ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rastra Justitia ini.
Perlu masyarakat ketahui, (24 Februari 2025) Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual (FAMI) Kediri menggelar unjuk rasa bertajuk “Tagih Janji Kajari” terkait penetapan tersangka dalam dugaan penyelewengan dana program 1.000 sapi di Kecamatan Ngadiluwih, yang sebelumnya dijanjikan akan ditetapkan pada akhir tahun 2024 akan tetapi tidak ada kejelasan dan adanya Dugaan pengkondisian 86.
Mereka kecewa karena Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kediri tidak segera menetapkan tersangka dan banyak alasan dalam kasus dugaan korupsi program hibah 1.000 sapi di Kecamatan Ngadiluwih, tidak sesuai komitmen sebagaimana pernah disampaikan pada akhir 2024 lalu kejaksaan akan segera mengusut tuntas.
Ketua FAMI Kediri, Riski S. Hartanto, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya proses penegakan hukum terkait kasus ini. Bahwa saat aksi sebelumnya, Kajari sudah memberikan informasi akan menetapkan tersangka di akhir tahun.
“Tetapi ketika kita memfollow up, audiensi di akhir tahun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menjanjikan lagi di awal tahun dan ketika awal tahun kita follow up lagi, Kajari juga tidak ada info yang secara signifikan untuk menetapkan tersangka dengan banyak alasan. Yang pertama masih menunggu audit BPKP, padahal audit BPKP itu sudah dilaksanakan dari bulan Desember tanggal 9 hingga 19, ” ungkap Riski.
Lebih lanjut Riski menjelaskan, alasan Kajari itu tidak masuk akal sehat dan terkesan mencari pembenaran dengan alasan macam-macam yang tidak ada korelasinya dengan kasus ini.
“Yang kedua kendala finansial, menurut kami dua kendala itu tidak menjadi acuan atau tidak menjadi alasan yang sangat rasional untuk penetapan tersangka ini. Apalagi ketika hari ini kita temui, pak Kajari mengatakan ada proses penghentian atau ada yang menghalang-halangi atau obstruction of justice pada kegiatan penyidikan untuk kasus korupsi sapi ini”.
Riski menegaskan bahwa jika setelah bulan puasa mendatang tidak ada penetapan tersangka, dia meminta Kajari beserta Kasi Pidsus untuk mundur dari jabatannya, dia juga akan melaporkan keduanya ke Jamwas Kejagung atas dugaan ketidaktransparanan dalam penanganan kasus tersebut dan kita akan lakukan aksi dengan masa yang lebih besar lagi.
“Pak kajari tadi sudah berjanji bahwasanya akan mengentaskan kasus ini menetapkan tersangka itu di akhir puasa dan tuntutan kami juga sama ketika pak kajari tidak ada perkembangan signifikan di akhir bulan puasa maka kami akan datang kembali dan akan menuntut Kajari dan Kasi Pidsus ini untuk mundur dari jabatan serta melaporkan ke Jamwas,” imbuhnya.
“Untuk kasus ini ada di 4 Desa di 5 Poktan, nah sementara yang di sidik ini masih ada dua yang pertama itu di desa Ngadiluwih dan di desa Tales. Untuk di desa ngadiluwih ini sudah naik ke penyidikan, untuk yang di Tales ini masih lidik dan masih tahap audit inspektorat,” tegas Riski.
Menanggapi tuntutan massa, Kejari Kabupaten Kediri, Pradhana Probo Setyarjo menyampaikan permohonan maaf atas Kasus tersebut yang menurutnya bisa digunakan sebagai bahan skripsi Riski, Koordinator Aksi mahasiswa itu.
“Namun karena ketunda, skripsinya jadi ketunda itu yang pertama. Yang kedua semestinya saya tidak mau mengungkapkan ini, ini adalah masalah kami internal. Yang mana teman-teman bisa melihat ada suatu pelemahan-pelemahan dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan,” ucap Kajari.
Dijelaskannya, bahwa hal ini tidak ada efek bagi Kejaksaan, namun masalahnya penanganan TPK itu melibatkan berbagai pihak.
“Contohnya untuk pembangunan gedungnya kami melibatkan ahli dari konstruksi. Atas pelemahan-pelemahan itu tentunya teman-teman tahu kejadian (penghadangan kendaraan -red) yang menimpa saya, itu adalah salah satu kejadian pelemahan penegakan hukum. Yang notabenya, yang akan membantu kita ahli-ahli itu pun juga akan ketakutan,” kata dia.
Namun Kajari itu yakin pihak kepolisian akan menjamin para ahli tersebut tidak akan diganggu, hanya kejaksaan yang diganggu.
“Itu semestinya nggak ada efek bagi kami tapi efeknya penanganan ini menjadi agak kesendat, tapi dapat kita yakinkan dibantu oleh pihak Kepolisian kita yakinkan yang membantu kita Alhamdulillah itu bisa jalan insya Allah secepatnya bisa selesai,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri, Iwan Zunuardi, menyatakan bahwa pihak kejaksaan masih dalam tahap penyidikan dan terus melakukan pengumpulan bukti serta mencari pihak yang bertanggung jawab secara pidana.
Mengenai tuntutan dan kritik dari mahasiswa, Iwan menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Ia pun menambahkan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah memenuhi minimal dua alat bukti.
( Nyoto/ Hari Kaking / Arinta/ Tukiran/ Basori )
