Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana Diperkuat Kemendagri

Kemendagri Noudy R.P. Tendean

JAKARTA – Berita Patroli

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Noudy R.P. Tendean, mengatakan lembaganya saat ini tengah memperkuat dukungan data untuk program pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Upaya ini dilakukan di tegah isu krisis iklim

“Kami harus benar-benar mengidentifikasi secara cermat data yang dimiliki untuk memperkuat dukungan pelaksanaan program nasional Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Sesuai dengan tusi (tugas dan fungsi) kami,” kata Noudy melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (18/7/2024).

Hal ini dia sampaikan saat memimpin rapat pengumpulan data dan informasi terkait Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di Aula BSKDN, Jakarta pada Rabu (18/7/2024) kemarin.

Menurut Noudy, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program penguatan data. BSKDN perlu memastikan bahwa data yang dimiliki sudah tepat dan dapat diandalkan atau sesuai fakta. Data tersebut dapat berupa sejumlah ide inovasi seputar lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. 

Lebih spesifiknya mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, analisis perubahan iklim, dan evaluasi dampak lingkungan dari berbagai aktivitas manusia. Dengan dukungan data yang memadai, dia berharap program-program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien.

“Kami harus memastikan setiap data yang diajukan memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian, kami dapat mengimplementasikan solusi yang benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.

Noudy juga meminta kepada jajarannya untuk mewujudkan BSKDN satu data sebagai upaya memudahkan kebutuhan dalam pengecekan informasi yang berkaitan dengan program. Selain itu, juga sebagai upaya BSKDN dalam memenuhi permintaan data dari berbagai pihak, khususnya terkait pelaksanaan program prioritas nasional.

“Kita sudah ada pada tahap Indonesia satu data. Maka dari itu kami sebagai bagian dari komponen Kemendagri juga harus mengimplementasikan satu data tersebut,” ujarnya.

(Red)