Hadi Tjahjanto Selesaikan Konflik 28 Tahun.. “Menteri Pertama Hadiri Musi Rawas Utara”

Dok. Istimewa

SUMSEL – Berita Patroli – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, mengunjungi Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan, pada Kamis (7 September 2023). Kehadiran Hadi menjadi sejarah karena menjadi menteri pertama yang hadir langsung di Musi Rawas Utara dan berhasil menyelesaikan konflik pertanahan yang telah berlangsung selama sekitar 28 tahun antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan perusahaan swasta.

Penyelesaian konflik ini ditandai dengan diserahkannya 13 Sertifikat Hak Kepemilikan Bersama kepada 516 kepala keluarga (KK) SAD Tebing Tinggi dan 3 Sertifikat Hak Kepemilikan Bersama kepada 268 KK masyarakat Desa Jadi Mulya. Penyerahan sertifikat dilakukan secara door to door di Desa Tebing Tinggi, Musi Rawas Utara.

“Sertifikat ini kita berikan secara komunal kepada masyarakat. Tujuannya agar setelah diterima, bisa dimanfaatkan secara optimal. Dikhawatirkan kalau diberikan ke individu (tanahnya, red) bisa dijual,” kata Hadi Tjahjanto saat menyerahkan sertifikat.

Penyelesaian konflik pertanahan ini dapat tercapai berkat sinergi dan kolaborasi dari empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, DPRD, Komando Resor Militer, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hadi Tjahjanto menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang telah berlangsung begitu lama ini. Ia berharap bahwa masalah pertanahan sudah dapat diselesaikan dan semua orang dapat bekerja untuk meningkatkan ekonomi.

Menteri ATR/BPN juga mengingatkan masyarakat penerima sertipikat agar memanfaatkan tanah dengan adil dan optimal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko terulangnya konflik pertanahan akibat perselisihan pemanfaatan lahan.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian sertipikat, akan ada pembimbingan teknis kepada masyarakat oleh pihak terkait. Masyarakat akan dibimbing dalam hal penanaman dan pengelolaan lahan, dengan bantuan dari koperasi yang ada di sana.

Dengan penyelesaian konflik pertanahan ini, diharapkan bahwa tanah yang telah disertipikasi akan memberikan manfaat berupa peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Menteri Hadi Tjahjanto yakin bahwa ekonomi di wilayah tersebut akan tumbuh seiring dengan proses penanaman kelapa sawit di lahan-lahan tersebut.

Dalam kunjungan kerja ini, Menteri ATR/BPN didampingi oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan, Gubernur Sumatra Selatan, dan Bupati Musi Rawas Utara beserta jajaran.

(Red)