Bupati Tuban di Gugat Perangkat Desa Sandingrowo Kecamatan Soko

Pengadilan Negeri (PN) Tuban

Tuban, Berita Patroli,. Bupati Tuban digugat oleh seorang perangkat desa, dari Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Eko Sugiarto.

Dengan kabar kurang mengenakkan datang dari Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky lantaran baru-baru ini ia digugat oleh seorang perangkat desa, dari Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Eko Sugiarto.

Perlu diketahui gugatan tersebut, telah didaftarkan di Pengadilan Negerei (PN) Kabupaten Tuban, 29 Mei 2023 kemarin, dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2023/PN oleh penggugat Eko Sugiharto yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Heri Tri Widodo.

Bupati Tuban sendiri, digugat oleh Eko Sugiarto terkait dengan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian.

Kuasa Hukum penggugat, Heri Tri Widodo mengatakan jika gugatan yang dilayangkan kepada Bupati muda tersebut, berawal ketika Eko Sugiarto terjerat kasus pidana dan menjadi tersangka pada tahun 2021 silam, atas kasus tersebut yang menyebabkan seseorang meninggal dunia.

Pada saat itu, Eko Sugiharto divonis bersalah oleh pengadilan dan kenakan hukuman kurungan penjara selama 10 bulan. Dimana, hukuman tersebut berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Tuban, nomor 236/Pid.B/2021/PN Tbn.

Setelah berbulan-bulan menjalani masa hukuman dan keluar dari penjara, Eko Sugiarto kembali menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dusun Semanding, Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko.

Namun, setelah beberapa bulan menjalankan tugasnya, terdapat surat rekomendasi pemecatan terhadapnya, yang dikeluarkan oleh Camat Soko dan ditanda tangani oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.

Hal itulah, yang menjadi alasan Eko Sugiarto nekat untuk menggugat orang nomor satu di Kabupaten Tuban ini.
Surat rekomendasi pemecatan itu, dikeluarkan oleh pihak Camat dan dikirim ke Kepala Desa Sandingrowo, tandas Heri Widodo.

Surat rekomendasi pemberhentian itu sendiri, berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 huruf b, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83, Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf c, karena berusia genap 60 tahun. Selain itu, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, Heri kelahiran asli orang tuba ini menilai jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah salah menafsirkan, tentang Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, yang digunakan sebagai dasar rekomendasi pemecatan tersebut.

Lanjut Heri menyebut jika kliennya tersebut, dihukum dengan maksimal 5 tahun penjara, bukan dihukum dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
Keberatan kami adalah kesalahan dalam penafsiran Permendagri, karena dalam Permendagri, yag dimaksud adalah Perangkat Desa yang diberhentikan itu, diancam dengan hukuman minimal 5 tahun, berarti kan 5 tahun ke atas. Tapi faktanya, klien saya dihukum dengan maksimal 5 tahun dan inkrah 8 bulan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo terkait hal ini, masih belum memberikan jawaban.
Untuk diketahui, selain Bupati Tuban, juga terdapat beberapa pihak yang turut digugat dalam permasalahan tersebut. Diantaranya ialah Kabag Hukum Kabupaten Tuban, Camat Soko, Kepala Desa Sandingrowo, serta BPD Sandongrowo, Kecamatan Soko. ( TIM )