Polisi SP3 Kasus Perkosaan, Hmm, Tak Masuk Akal

JAKARTA Berita Patroli – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus perkosaan terhadap NDN, seorang pegawai di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) akan dilanjutkan. Dia mengatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang sebelumnya diterbitkan polisi tidak masuk akal sehingga patut untuk dibatalkan. “Dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan akun Kemenko Polhukam di YouTube, Selasa (21/11).  Sensitif Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan kasus perkosaan terhadap NDN dengan empat tersangka dan tiga saksi akan dibawa ke meja hijau. “Terus diproses ke pengadilan,” kata Mahfud. Toh, Mahfud beranggapan alasan polisi saat menerbitkan SP3 terhadap kasus perkosaan kepada NDN tidak masuk akal, Polisi Ungkap Identitas Pelaku Terlebih lagi, polisi memakai alasan adanya pencabutan laporan sehingga penyidik menerbitkan SP3 dalam kasus pemerkosaan terhadap NDN. “Kalau laporan, polisi harus menilai, kalau tidak cukup bukti, tanpa dicabut pun dihentikan perkaranya,” kata Mahfud.
Mantan Menhan RI itu juga menyatakan alasan polisi menghentikan perkara perkosaan demi mengedepankan restorative justice, tidak bisa diterima.  mengatakan restorative justice itu hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan seperti perkara delik aduan. Menurut dia, restorative justice tidak bisa diterapkan untuk kejahatan serius yang memiliki ancaman hukuman empat atau lima tahun lebih. “Korupsi, pencurian, pembunuhan, perampokan, itu tidak ada restorative justice. Itu harus terus dibawa.(red)