Ahmad Dofiri Ungkap Praktik Kuota Khusus, Polri Bersiap Ubah Sistem Rekrutmen

Pernyataan Ahmad Dofiri tentang penghapusan kuota khusus rekrutmen Polri menjadi sinyal keras bahwa ada masalah serius dalam sistem seleksi sebelumnya. Publik kini menuntut transparansi total, bukan sekadar perubahan kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Wacana reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian kembali menguat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengungkap adanya praktik “kuota khusus” dalam rekrutmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama ini menjadi sorotan.

Dofiri secara terbuka mengakui bahwa sistem tersebut pernah ada, namun memastikan kebijakan itu akan segera dihapus sebagai bagian dari pembenahan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan akuntabel.

“Iya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Tidak hanya itu, Dofiri juga menegaskan perubahan mendasar pada mekanisme seleksi ke depan. Panitia rekrutmen tidak lagi hanya berasal dari internal Polri, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan.

“Nanti harus menggunakan multi-aktor, panitianya bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar,” tambahnya.

Langkah tersebut sejalan dengan dorongan transparansi yang sebelumnya juga disuarakan oleh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) harus bersih dari praktik titipan dan intervensi pihak mana pun.

“Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” tegas Mahfud.

Ia juga menyoroti ketimpangan komposisi peserta yang selama ini dinilai lebih banyak berasal dari kalangan tertentu, sehingga reformasi sistem dianggap penting untuk membuka kesempatan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

Dengan penghapusan kuota khusus dan penguatan pengawasan eksternal, publik kini menaruh harapan besar agar proses rekrutmen Polri benar-benar bersih, transparan, dan berbasis kompetensi, bukan kedekatan atau kepentingan.

(Tomy)