OTT Beruntun KPK, Bupati Sudewo Diamankan di Pati, Korupsi Kepala Daerah Kian Terbuka

Kekuasaan yang dibangun di atas uang kotor pada akhirnya runtuh. Sudewo diamankan dalam operasi senyap KPK di Pati, menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lain yang masih bermain di zona abu-abu.

BERITA PATROLI – PATI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya memburu koruptor. Kali ini, lembaga antirasuah mengamankan Sudewo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1). Penangkapan ini memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi senyap KPK di awal tahun 2026.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya pada hari yang sama.

Budi menyampaikan, hingga saat ini Sudewo masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Polres Kudus. Pemeriksaan dilakukan secara maraton untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya.

“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujarnya.

Meski belum membeberkan secara terbuka konstruksi perkara, KPK memastikan OTT di Pati tidak berdiri sendiri. Sejumlah pihak lain yang diduga berperan sebagai pengepul uang turut diamankan. KPK menegaskan, detail lengkap terkait pihak-pihak yang ditangkap, kronologi OTT, serta pasal yang disangkakan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Nama Sudewo bukan sosok baru dalam pusaran kasus korupsi. Ia sebelumnya sempat mencuat dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam kasus tersebut, Sudewo pernah diperiksa KPK sebagai saksi dan disebut menerima sejumlah uang saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

Desakan publik pun sempat menguat. Warga Pati bahkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, menuntut agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pada saat itu, ia meninggalkan KPK tanpa status hukum apa pun. Kini, bayang-bayang kasus lama itu kembali mencuat seiring OTT yang menjeratnya.

OTT di Pati ini nyaris bersamaan dengan operasi serupa yang dilakukan KPK di Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Maidi, Wali Kota Madiun, yang diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah pemerintahannya.

Dari dua operasi besar tersebut, KPK total mengamankan 15 orang. Setelah pemeriksaan awal, sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lanjutan. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Rangkaian OTT ini menjadi sinyal keras bahwa KPK kembali tancap gas di awal 2026, sekaligus peringatan terbuka bagi kepala daerah dan pejabat publik, ‘kekuasaan bukan tameng dari jerat hukum’.

(Tomy)