“Tikus Berdasi Haus Uang Rakyat” dalam Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Jombang 2024

Ilustrasi “Tikus Berdasi”

JOMBANG – Berita Patroli

Desas desus ulah ‘tikus berdasi’, sudah tidak asing bagi masyarakat. Semakin berkembangnya ‘tikus berdasi’ di negeri ini menjadi suatu masalah yang sangat besar bagi bangsa. Semakin hari ‘tikus berdasi’ menggunakan kelicikan nya. ‘Tikus berdasi’, sejatinya adalah pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang merupakan penjajah asli di negerinya sendiri.

Kecerdasan dan kelicikan yang dimiliki oleh mereka digunakan untuk penipuan belaka dan tentunya merugikan banyak pihak.

Seperti dalam pengadaan barang dan jasa di Gedung Dewan Jombang diduga ada ‘ tikus berdasi’ yang haus uang rakyat.

Contoh seperti pada pengadaan barang dan jasa di DPRD Jombang, penyedia barang dan jasa merupakan salah satu pihak yang terlibat dan yang diuntungkan, selain itu Oknum di Sekretariat Dewan Jombang juga diduga ikut merasakan manisnya uang haram.

Informasi diperoleh oleh tim media, ada pengadaan barang di Gedung DPRD Jombang penyedia jasa di tunjuk langsung untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa. Penunjukkan Langsung (PL) kepada CV Bina Sarana diduga sudah berjalan sejak tahun 2006 dan sampai tahun 2023, karena sudah dipercaya dan kinerjanya dianggap selalu berani mempertanggung jawabkan semua pekerjaan yang diberikan. Suatu kerja sama yang baik dan saling menguntungkan. Dan itu karena antara CV Bina Sarana dan Pejabat yang ada di Sekretariat Dewan sudah punya hubungan “mesra” sejak lama.

Tetapi sampai dimana kinerja CV Bina Sarana selama ini di Gedung DPRD Jombang, patut disoroti. Menurut sumber bn.com, CV. Bina Sarana melakukan pekerjaan cleaning servis diduga tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yaitu pada petugasnya yang seharusnya dikerjakan 10 orang, tetapi yang bekerja hanya 7 petugas kebersihan.

Pihak CV.Bina Sarana membantah, “bahwa CV.Bina Sarana melakukan sudah sesuai RAB, memang itu 7 orang petugas kebersihan, 2 sebagai OB dan 1 untuk pengawas, kan sudah benar itu. Sumber anda saya tahu itu,” ujar pemilik CV.Bina Sarana yang minta namanya tak disebutkan di media ini.

Soal anggaran pengadaan cleaning servis dari tahun 2006 masih kecil hingga tahun 2023 naik menjadi 198 juta per tahun nya, sedangkan anggaran itu untuk gaji karyawan (petugas cleaning servis, Office Boy (OB) , Pengawas) dan untuk pembelian alat untuk cleaning servis dan lain-lain” ungkapnya.

“Kalau diperhitungkan pada pengadaan cleaning servis di Gedung Dewan Jombang keuntungan nya berapa sih, tidak seberapa, karena saya juga masih punya kerja yang lain,seperti di Surabaya dan lain lain nya. Saya sebelum bekerja disini sudah punya usaha yang lain,” tambahnya.

Ketika ditanya pada pengadaan cleaning servis dari anggaran per tahun kurang lebih Rp 198 juta, menurut informasi ditambah Rp 30 juta di ambil dari anggaran pemeliharaan taman sehingga anggaran untuk taman habis dan untuk perawatan taman tidak dilakukan.

Menurut pemilik CV.Bina Sarana,” Tidak benar itu, bisa dilihat atau di cek, taman tetap dikerjakan, ada beberapa tanaman baru di situ dan beberapa pot ada bunganya di halaman gedung dewan. Semuanya sudah saya lakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang tidak saya lakukan,jadi semua informasi yang menyudutkan saya itu tidak benar,dan bisa saya pertanggung jawabkan, termasuk pada pengadaan pakaian.

Menurut sumber bn.com, perlu diketahui pada pengadaan pakaian tahun 2024 ini patut disorot karena pada anggaran nya dipecah menjadi tiga (3) untuk jenis kegiatan. “Sebenarnya itu tidak di benarkan, masak untuk pengadaan pakaian dinas disamakan dengan pengadaan mamin (makan minum),” ujar sumber tersebut.

“Kalau tahun 2024 ini CV Bina Sarana sudah tidak ikut terlibat pada pengadaan barang dan jasa di gedung dewan lagi,” ujarnya.

Ketika bn.com menanyakan, siapa penyedia jasa untuk pengadaan pakaian dinas di Gedung Dewan Jombang? Siapa penyedia jasa yang melakukan pengadaan barang dan jasa di DPRD? Pemilik CV.Bina Sarana mengatakan,” Saya tidak tahu CV .siapa sekarang yang mengerjakan,” jawabnya.

Dugaan pat gulipat dalam pengadaan di dewan Jombang diduga melanggar Undang- Undang Informasi Publik Nomor 14, Tahun 2008. Padahal tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Semuanya harus terbuka, keterbukaan informasi publik memberikan manfaat, adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, progam, proses, alasan, pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

(Safruddin/ Sugeng/ Basori/ Arinta)