SMAN 4 Kab Sidoarjo Saling Tuding Dan Lempar Tanggung Jawab Sama Ketua Komite Terkait Pungli di sekolah.

Gedung sekolah SMAN 4 Sidoarjo

Sidoarjo – Berita Patroli
Terkait adanya laporan masyarakat tentang penarikan biaya untuk pembelian buku LKS dan lain-lain di sekolah SMAN 4 tersebut di rasa sangat mencekik dengan kebutuhan pokok yang makin meningkat, karena bagi sebagian orang tua murid di jaman sekarang untuk makan saja agak kesulitan apalagi harus bayar kebutuhan anak sekolah yang di haruskan seperti itu, ucap salah satu wali murid yang tidak mau di sebutkan namanya. Masyarakat jaman sekarang sebenarnya sudah cerdas dan berani menyuarakan kebenaran melalui media medsos dan lain-lain, yang patut kita pertanyakan Tupoksi dari pada Komite itu sebenarnya untuk apa dan apakah sudah berbadan hukum? Karena selama ini ketika ada program baru atau pendaftaran murid Baru serta pembagian LKS pihak Komite selalu di libatkan untuk menjembatani antara wali murid dengan pihak sekolah termasuk kepala sekolah untuk membahas tentang adanya pembelian buku atau sumbangan lain, apakah itu bukan termasuk pungli terselubung yang di larang oleh UU TIPIKOR no 20 tahun 2001 Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara di pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta atau maksimal 1 Miliar. Peraturan perundang undangan yang sudah baku ini sepertinya telah di anggap sepele oleh oknum kepala sekolah yang bernama Kariyanto bersama wakilnya Wahyudi serta peran serta ketua Komite Samiaji seakan akan kebal hukum.

Wahyudi wakil kepala sekolah saat di konfirmasi wartawan

Selanjutnya, pada saat di konfirmasi wartawan berita patroli di sekolah SMAN 4 yang di temui wakil kepala sekolah Wahyudi dan mengatakan bahwa apa yang terjadi di sekolah ini sudah diatur oleh Komite mulai pembelian LKS atau sumbangan tiap bulan itu semua sudah baku dan sudah sepengetahuan Dinas Pendidikan kab Sidoarjo, ucapnya dengan nada geram terhadap wartawan. Coba kamu konfirmasi sama Samiaji yang ketua PWI kebetulan dia juga ketua komite sekolah yang bertanggung jawab dalam hal ini ya apalagi kalian sebagai sebagai wartawan kalau mau konfirmasi ke sekolah jangan datang 4 orang dan itu di larang, ucap Wahyudi lagi. Pada saat Samiaji di konfirmasi melalui telfon selulernya mengatakan bahwa saya sebenarnya bukan ketua PWI Jatim tapi pada waktu kalian telfon itu kebetulan ada rapat khusus di kantor PWI Jatim dan untuk masalah tentang pembelian LKS itu bukan saya yang menyuruh dan itu semua sudah kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan, ujarnya dengan nada kesal.

Bukti setoran ke bank 500 ribu itu include untuk pembayaran LKS 325 + iuran 100 untuk tiap bulan dan sisanya untuk cicilan lain-lain.

lantas bagaimana bisa maju dunia pendidikan kalau ada ulah oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara lempar sana sini seolah olah tidak mau nanggung resikonya tapi kalau saat menerima uangnya semua maju paling terdepan, Masyarakat dalam hal ini harus lebih paham bahwa sudah terhitung berapa ratus juta rupiah ketika setiap siswa jika di suruh bayar masing-masing 325 ribu untuk LKS dan sumbangan tiap bulan 100 ribu serta uang kas mingguan 5 ribu serta iuran 1,5 juta di includkan selama 3 tahun lalu ke mana larinya uang itu kalau tidak masuk kantongnya masing-masing dan patut di duga uang hasil pungli itu hanya untuk memperkaya diri sendiri, belom lagi pendaftaran siswa baru kalau Non Zona sudah pasti bayar serta pembelian seragam sekolah untuk per siswa juga pasti bayar yang data dan buktinya sedang kita kumpulkan, urai R dan M. Bersambung. ( Marta, Rita, Dedi, Yudi, Arinta )