Diduga Ada Penyelewengan Dana Proyek Pelebaran Jalan di Desa Sumberbening, Trenggalek

Berita Patroli, Trenggalek – Proyek Desa berupa pelebaran jalan, pembangunan saluran, dan Berm yang berlokasi di Dusun Krajan RT.06 RW. 01 Desa Sumberbening Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) diduga ada penyelewengan.

Pasalnya proyek dengan pagu dana sebesar Rp 39.727.500 (Tiga sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) seperti yang dipasang pada papan, kondisinya masih rata dengan tanah dan tidak ada pembangunan saluran dan berm.

Berdasarkan investigasi team Berita Patroli bahwa proses pelebaran jalan hanya dilakukan dengan cara mencangkul pinggirnya saja. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan kemana dan untuk apa dana Desa yang dikeluarkan sebanyak itu.

Salah satu narasumber yang mewanti-wanti untuk tidak boleh ditulis jati dirinya mengatakan, “Proses pelebaran hanya dilebarkan dengan mencangkul bagian samping jalan saja, apabila dianalisis secara logika, biaya yang dikeluarkan untuk pelebaran tersebut tidak sampai Rp 12 juta,’’

Sedangkan Suyanto selaku Kepala Desa (Kades) Sumberbening ketika dikonfirmasi awak Media Patroli Pada hari senin (4/5/2020) pukul 09.45 Wib di rumahnya, seperti orang ketakutan dan berusaha membela diri dengan suara yang terbata-bata, mengatakan kalau untuk dana yang dikeluarkan sebanyak itu seperti yang dipasang di papan tersebut bukan hanya untuk pembangunan satu titik di jalan Krajan saja, melainkan ada beberapa titik lagi yang sudah selesai.

“Kalau jalan yang di krajan tersebut keadaan masih tanah memang rencananya akan dilakukan pembangunan, namun karena dananya tidak mencukupi jadi sementara belum dikerjakan,’’ ujarnya.

Dikesempatan berbeda, Wati, S.H., pakar hukum pidana mengatakan jika ada indikasi korupsi dana desa, perbuatan tersebut melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi pasal 2 yang berbunyi, ‘’Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupah). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 20S/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan dana desa sudah dijelaskan ketentuan-ketentuan untuk pengalokasian dana desa. @team.