APBD Tuban Diduga Jadi Ladang Setoran Mafia Proyek, Oknum Swasta Disebut Jadi Penampung Setoran

Ketika proyek pemerintah tak lagi ditentukan kualitas, melainkan besarnya setoran, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang berhak atas pembangunan bersih dan transparan.

BERITA PATROLI – TUBAN

Dugaan praktik mafia proyek APBD di Kabupaten Tuban kini mulai terbuka. Skema permainan proyek yang diduga melibatkan oknum swasta dan pejabat internal pemerintahan disebut telah berlangsung bertahun-tahun dan menggerogoti anggaran negara hingga miliaran rupiah.

Ironisnya, dugaan pengondisian proyek itu tidak dilakukan secara terang-terangan oleh pejabat aktif, melainkan melalui oknum pegawai swasta yang diduga sengaja dipasang sebagai “penampung setoran” agar aliran uang proyek tidak langsung menyentuh aparat pemerintahan.

Fakta mengejutkan itu diungkap salah satu kontraktor di Tuban berinisial X. Ia mengaku hampir seluruh proyek yang dikerjakannya wajib disertai setoran kepada oknum tertentu jika ingin tetap mendapatkan pekerjaan proyek APBD.

“Setelah pekerjaan selesai, saya setor. Nilainya hampir 15 persen dari anggaran setelah dipotong pajak,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, setoran proyek itu diberikan kepada oknum pegawai rumah sakit swasta di Tuban yang disebut menjadi penghubung sekaligus pengendali distribusi proyek pemerintah daerah.

Tak tanggung-tanggung, nominal setoran yang diberikan disebut mencapai ratusan juta rupiah.

“Terakhir saya setor Rp124 juta untuk proyek hampir Rp1 miliar,” katanya.

X juga mengaku pernah mendapatkan proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai Rp300 juta dari oknum berinisial BD untuk pekerjaan saluran irigasi di Kecamatan Tambakboyo pada akhir tahun 2025 lalu.

Pernyataan kontraktor tersebut makin memperkuat dugaan adanya praktik bancakan proyek APBD yang dimainkan secara sistematis. Jika benar terjadi, maka proyek pemerintah bukan lagi soal kualitas pembangunan untuk rakyat, melainkan ladang setoran yang dikendalikan kelompok tertentu.

Yang lebih memprihatinkan, nama-nama yang disebut dalam dugaan penerimaan setoran hingga kini memilih bungkam. Upaya konfirmasi wartawan tidak mendapat jawaban, bahkan nomor wartawan disebut diblokir.

Sikap diam itu justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Masyarakat mempertanyakan mengapa dugaan serius terkait aliran uang proyek daerah seolah tidak mendapat respons maupun klarifikasi terbuka.

Sorotan juga mengarah ke DPRD Kabupaten Tuban, khususnya Komisi I yang selama ini dikenal vokal terhadap berbagai persoalan publik. Namun dalam kasus dugaan jual beli proyek APBD ini, respons yang muncul dinilai jauh dari kata tegas.

Ketua Komisi I DPRD Tuban, Suratmin, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan pasti.

Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan mafia proyek yang disebut telah mengakar di Tuban. Jika praktik setoran proyek benar terjadi dan dibiarkan bertahun-tahun, maka yang dirampok bukan hanya uang negara, tetapi juga hak masyarakat atas pembangunan yang bersih dan adil.

(Yanto, Tomy)