WIRATMOKO Purnawirawan TNI AD dan Kelompoknya Intimidasi WARTAWAN BERITA PATROLI Di Kantor Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kab Malang

Wiratmoko ( kanan ) sebelah kiri Sambu yang berlagak preman saat di balai desa ngebruk untuk melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sebagai kontrolnya masyarakat yang mengacu pada UU Pers No 40 Tahun 1999 

Malang : Berita – Patroli

Kebebasan pers di kabupaten malang tercederai dengan ulah seorang oknum purnawirawan TNI AD yang bernama Wiratmoko dan kelompoknya yang melakukan intimidasi terhadap Mochamad Irwan wartawan berita patroli di desa ngebruk kecamatan poncokusumo kab. Malang ( 1/2/2026).

Wiratmoko yang mengaku dipercaya sebagai BPD desa ngebruk menuduh wartawan patroli tidak obyektif dan mewawancarai sembarang orang ketika mendapati pembongkaran tanaman jeruk dengan menggunakan alat berat di tanah kas desa ( TKD ) tanpa sepengetahuan dan seijin kepala desa.

Kejadian itu berlangsung di balai desa Ngebruk di depan kasi pemerintahan kec. Poncokusumo serta kepala desa ngebruk dan 2 anggota BPD lainnya juga beberapa warga, anggota polsek poncokusumo dan trantib kecamatan poncokusumo pada saat pertemuan membahas adanya pembongkaran pohon jeruk di tanah TKD.

Di depan sejumlah warga dengan nada menyalahkan, wiratmoko mengatakan bahwa wartawan patroli saat mencari informasi tidak obyektif, padahal dugaan adanya perusakan tanaman jeruk milik desa itu masih dalam proses investigasi untuk mendapatkan keterangan dari berbagai pihak.

Sambu, seorang pemuda desa ngebruk yang saat itu juga hadir, dengan congkaknya mengatakan, “wartawan itu juga harus merekam” sambil mendekat kearah wartawan patroli dengan menampakkan gestur tubuh menantang dan emosional.

Wiratmoko masih terus mencecar berbagai pertanyaan yang menyudutkan dan menyalahkan wartawan patroli karena pihaknya belum dihubungi dan menuduh wartawan hanya mencari cari kesalahan.

Menurut beberapa sumber di desa ngebruk, wiratmoko adalah seorang purnawirawan TNI AD yang merasa dirinya anggota BPD tapi tanpa melalui mekanisme pemilihan secara langsung maupun keterwakilan masyarakat, bahkan sampai berita ini diturunkan, Wiratmoko tidak memiliki SK bupati sebagai anggota BPD tetapi sudah berlagak sebagai sosok yang sudah menduduki jabatan di desa ngebruk. Perihal kejadian ini akan segera kita adukan ke Pemkab serta pihak yang berwajib sebab komplotan Wiratmoko cs gayanya sudah di anggap melebihi Premanisme yang punya kawasan Poncokusumo & Sekitarnya hingga Kades pun juga ketakutan. APH harus segera turun tangan untuk menyikapi hal tersebut, kalau memang ada unsur pidananya ya harus di tindak tegas & di proses sesuai undang – undang yang berlaku. ( M. Irwan, Arif )