LSM GPI Blitar Kritisi Terkait Kecelakaan Anggota Polantas Saat Razia, Desak Segera Evaluasi Kebijakan Polres Blitar

Seorang anggota Polantas tertabrak mobil pikap saat razia di Selopuro, Blitar. LSM GPI menilai kebijakan razia harian terlalu berisiko dan mengabaikan keselamatan petugas. Mereka mendesak Kapolda Jatim evaluasi total, bahkan mencopot pimpinan jika ada pelanggaran prosedur.

Berita Patroli – Blitar

Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar mengajukan protes keras terhadap kebijakan yang memaksa anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Blitar untuk melaksanakan razia rutin di jalan-jalan utama, yang mengarah pada kecelakaan tragis seorang anggota Polantas yang tertabrak mobil pikap saat melaksanakan tugasnya di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.

Kejadian ini memicu kekhawatiran mendalam tentang keselamatan para petugas kepolisian yang setiap hari berada di jalanan untuk menjaga ketertiban. Insiden ini juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah kebijakan intensifikasi razia tersebut telah mempertimbangkan dengan matang risiko yang dihadapi oleh petugas lapangan.

Menurut saksi mata dan video yang viral di media sosial, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi saat seorang anggota Polantas tengah menjalankan razia di salah satu titik di wilayah Blitar. Insiden ini disesalkan oleh banyak pihak karena tidak hanya membahayakan keselamatan petugas, tetapi juga menggambarkan kelemahan dalam kebijakan yang tidak mempertimbangkan keselamatan anggota polisi itu sendiri.

Danlanud Sultan Hasanuddin Hadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus
“Insiden ini sangat mengkhawatirkan. Kebijakan yang memaksa anggota Polantas untuk terus-menerus melaksanakan razia dengan frekuensi tinggi tanpa memikirkan keselamatan mereka jelas perlu dievaluasi. Kami khawatir bahwa keselamatan petugas yang bertugas bisa semakin terancam,” ujar Joko, perwakilan dari GPI Blitar.

GPI Blitar juga menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Polres Blitar yang terus melakukan razia hampir setiap hari, bahkan di jalan-jalan desa, kabupaten, dan jalan protokol. GPI mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, ataukah ada motivasi lain yang mendorong tingginya intensitas razia, seperti kewajiban setoran kepada pimpinan.

“Kami ingin tahu apakah ada korelasi yang jelas antara seringnya razia dan penurunan angka kecelakaan. Atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kebijakan ini, seperti tuntutan setoran yang tidak sesuai prosedur, yang sudah dilarang oleh Kapolri. Ini perlu diperjelas,” tambah Joko.

Hangatnya Perayaan HUT RI di Perbatasan: TNI dan Warga Upkim Bersatu, Kibarkan Merah Putih
Melihat dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan ini dan maraknya keluhan terkait kebijakan razia yang dianggap tidak efektif, GPI Blitar mendesak agar Kapolda Jawa Timur melalui Dirlantas segera mengambil tindakan tegas terhadap kepemimpinan Polres Blitar, khususnya Kasat Lantas Polres Blitar.

“Kami meminta agar Kapolda Jatim segera mengevaluasi kebijakan razia yang diterapkan di Blitar. Jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau tindakan yang melanggar hukum, kami menuntut agar pimpinan yang terlibat dicopot dari jabatannya,” tegas Joko Prastya.

(ris.had) .