KPK Temukan Selisih Data Pokir Hingga Rp 2 Miliar, Masyarakat Berharap Ketua DPRD Tuban Lebih Terbuka

Gedung KPK.

Berita Patroli – Tuban

Pemerintah Kabupaten Tuban tengah menjadi Sorotan Publik terkait adanya ketidaksesuaian antara data usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan data yang ada di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengutip dari laman kpk.go.id, tercatat selisih Rp2 miliar antara data versi Pemkab sebesar Rp15 miliar dan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mencapai Rp17 miliar.

“Semua temuan ini bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai refleksi bersama. Jangan sampai pengadaan hanya jadi formalitas tanpa dampak nyata,” ujar Kepala Satgas Korsup Wilayah III KPK, Wahyudi dalam rilis KPK, Selasa (5/8/2025).

Sedangkan di sektor pengadaan, LPSE merekam transaksi mencapai Rp531 miliar. Sementara e-purchasing tercatat senilai Rp291 miliar. Namun, ditemukan sejumlah kejanggalan, antara lain penggunaan e-katalog dengan harga lebih tinggi meski ada pilihan yang lebih murah, serta penyediaan snack yang justru berasal dari luar daerah.

Dalam rilisnya, KPK juga menyoroti pengadaan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang juga menjadi perhatian. Hal itu didasari karena ditemukan ketidaksesuaian antara harga dan spesifikasi tiang serta kap lampu.

Menanggapi perbedaan tersebut, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan selisih Pokir DPRD dan data dari yang tercatat dalam SIPD menurutnya hanya usulan dan belum finalisasi.

“Itu kan usulan Pokir belum finalisasinya, itu kan biasanya masih dibutuhkan verifikasi dan itu hal-hal yang wajar saja,” katanya.

Sedangkan, untuk temuan pengadaan tiang PJU, Lindra menegaskan bahwa tak ada temuan tersebut. Menurutnya, kegiatan di lembaga anti rasuah itu merupakan kegiatan dari semua Kabupaten atau Kota yang diagendakan secara bergilir.

Sementara itu, Sekretaris DPRD setempat, Sri Hidajati enggan berkomentar banyak. Ia menegaskan data Pokir berada di ranah Pemkab. “Saya hanya administratif. Untuk detailnya silakan ke Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Kabupaten Tuban, Pak Arif Handoyo,” pungkasnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro justru tak memberikan tanggapan apapun mengenai hal itu. Setelah memimpin rapat paripurna dan rapat dewan tertutup pihaknya justru langsung menghilang dan tak terlihat batang hidungnya.

Beberapa awak media juga sempat mencari-cari keberadaannya hingga disemua sudut gedung dewan. Namun, upaya tersebut tetap tak membuahkan hasil.

Masyarakat menanti sikap terbuka dari pimpinan legislatif demi menjaga kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Sementara itu, awak media terus berusaha menghubungi Sugiantoro lewat pesan WhatsApp, dan pemberitaan ini akan diperbarui begitu tanggapan darinya diterima.

(Yanto)