SIDOARJO – Berita Patroli
Kelakuan Oknum Perwira Pertama Polisi yang berpangkat Inspektur satu, Roni Endratmoko.S.H., dan menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Gedangan Polresta Sidoarjo sangat tidak profesional dan proporsional. Hal tersebut bisa dijerat dengan PERKAP No 14 Tahun 2011, itu sudah bisa di proses secara etik. Biar lebih Profesional dalam bertugas, karena tidak ber etika dalam menjaga hubungan dengan masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, dengan gagah berani sang oknum ini tidak transparan dalam penanganan sebuah perkara pidana penggelapan, penipuan atau hasil kejahatan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang mana menurut saksi mata dan sumber yang tidak terbantahkan mengatakan,
“Waktu itu disiapkan anggaran 100 juta untuk koordinasi (melepaskan ARI) terperiksa. Alasan Roni sebagai Kanit tidak berani melepaskan, “Kita tidak bisa melepaskan, kita tegak lurus karena ini sudah ada wartawan yang tau, “Ujar Kanitreskrim.
Perlu masyarakat ketahui, peristiwa ini terjadi sekira bulan Oktober 2024. Kronologis peristiwa dijelaskan dipemberitaan sebelumnya, masih menurut saksi mata menerangkan,
“Tiba tiba setelah 3 hari, ARI terperiksa dilepaskan oleh Kanitreskrim. Dan saat berita ini ditayangkan BB puluhan motor yang ada di gudang Masangan kulon telah raib tidak berbekas. Sedangkan ARI yang sebelumnya terperiksa juga menghilang (pulang ke negaranya Timor Leste)
Saat awak media konfirmasi ke Iptu Roni, dengan jumawa mengatakan,
“Kamu ini siapa ? itu bukan urusanmu, ngapain kamu tanya-tanya dan mengurusi masalah ini ? Tidak akan saya jawab, semua yang saya lakukan adalah perintah pimpinan, “Ungkapnya.
Apa yang disampaikan oleh seorang perwira pertama ini kurang tepat, hal ini dikritik keras oleh pengamat hukum asal Surabaya, Didi Sungkono.S.H.,M.H.,
“Oknum Perwira polisi seperti ini tidak layak dipertahankan dan harus dievaluasi, di era seperti ini kok tidak paham undang undang. Ini sudah tahun 2025, tidak pernah baca UU No 40 Tahun 1999 Tentang Jurnalistik, apa tugas dan kewenangan wartawan. Polri bertugas melaksanakan UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Wartawan juga begitu ada UU yang mengatur ada KEWI yang mengatur dalam bertugas. Kok bisa dikonfirmasi jawabannya seperti itu, “Ujar Kandidat Doktor ilmu Hukum ini.
Harusnya bersikap humanis, bukan malah arogan. Ingat yaa oknum itu setiap langkahnya mencerminkan tindakan Polri, rastra sewakottama, tribrata. Harusnya diaplikasikan dalam setiap tindakan, kalau ada wartawan konfirmasi terkait perkara yang ditangani, maka harus disampaikan secara transparan, “Ujarnya.
Ada UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa bertanya dan dibolehkan. Apalagi ini wartawan sedang bertugas, ada yang namanya asas keterbukaan, tidak boleh bersikap arogan dengan jawaban begitu. Etika nya yang perlu dipertanyakan, dan keilmuannya juga.
Paminal Polresta Sidoarjo diminta tegas,
“Harusnya Paminal segera tindaklanjuti, tidak mungkin ada asap tanpa api. Penyitaan diatur oleh KUHAP, diatur oleh UU No 08 Tahun 1981, SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) juga harus dikirim ke kejaksaan negeri Sidoarjo. PN Sidoarjo juga tidak pernah keluarkan penetapan penyitaan. Ungkap tuntas secara transparan, merah putih, sebagai pelindung, pengayom,dan melayani masyarakat.
( Norita/ Jarwo/ Arinta/ Marta/ Dedi/ Yudi/ Asrul/ Tommi/ Solihin/ Cahyo/ Saepul)
