BANDA ACEH – Berita Patroli
Dugaan korupsi dan pemerasan dilakukan Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, SH, MH jadi heboh. Kini kasusnya sedang ditangani Polda Aceh.
Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko melalui Kabid Humas Kombes Pol Joko Krisdianto ketika ditanya beritamerdeka.net Senin 10 Februari 2025 mengaku kapolres sedang diperiksa pihak Polda.
“Permasalahan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Polda Aceh.untuk mencari kebenaran atau tidaknya informasi tersebut,” jelas Joko Kristianto.
Kabar tak sedap menerpa Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko dan istrinya Nyonya Trisna Jatmiko. Keduanya diisukan melakukan tindakan sewenang-wenang di internal Polres Bireuen.
Publik Bireuen heboh dengan beredarnya pesan melalui WA yang berisi 38 butir perilaku sewenang-wenang dilakukan Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko dan Ketua Bhayangkari Polres Bireuen.
Munculnya kabar tak sedap itu, karena di internal Polres Bireuen, para personel sudah tidak tahan. Mereka dijadikan sapi perah. Bahkan semua lini harus menyetorkan hak reman kepada Jatmiko.
“Kami mohon kepada pimpinan Kami di Polda Aceh dan Mabes Polri agar memeriksa Kapolres Bireuen, dan kami mohon agar diproses hukum. Kami sudah muak dengan pencitraan Kapolres sekarang. Proses hukum dan pecat dari Polri!” demikian tulisan di akhir laporan anonim tersebut.
Dalam laporan yang katanya sudah dikirimkan ke Mapolda Aceh dan Mabes Polri, disebutkan bahwa sejak menjadi Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko disebut-sebut melakukan sejumlah “kebijakan” yang membuat anak buah pusing tujuh keliling.
Di internal, Jatmiko dan istri dilaporkan melakukan sejumlah tindakan yang mencoreng citra kepolisian. Nyonya Trisna mengutip dana makan minum arisan Bhayangkari Rp 20 ribu per bulan. Kemudian mengutip dana arisan Rp 200 ribu per bulan.
Tapi pelaksanaan arisan dilakukan setiap tiga bulan sekali, atau bahkan empat bulan sekali. Pengutipan dana arisan dilakukan dengan cara memotong langsung gaji personel.
Dalam konteksnya terkait pelayanan kepolisian, Jatmiko meminta setiap kali dilakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat Bireuen, ia meminta jatah Rp35 ribu per lembar. Uang itu dikumpulkan oleh Kanit Regident dan diserahkan ke Kapolres. Uang tersbeut dikelola oleh Jatmiko dan Ketua Bhayangkari.
Ia juga disebut mengizinkan perpanjangan STNK dengan cara tembak. Setiap jalur tembak dilakukan, dikenakan biaya Rp300 ribu.Pungli juga dilakukan pada proses pembuatan Surat Izin Mengemudi. Di Polres Bireuen harga satu lembar SIM C Rp450 ribu. SIM A 550 ribu. SIM B-1 pribadi dan umum diterbitkan di luar prosedur.
Tiap kali pengurusan asuransi jasa raharja, ia meminta jatah Rp10 juta. Uang itu disetor kepada Ketua Bhayangkari Polres Bireuen.
Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko juga disebut di dalam laporan itu meminta setoran dari aktivitas galian C tak berizin, meminta setoran keamanan dari bisnis waralaba dan pertokoan mandiri di Bireuen.
Usaha rakyat seperti pengeboran minyak bumi di Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, bukannya dibina. Tapi Kapolres justru meminta upeti. Dari 41 titik pengeboran minyak secara tak berizin yang dilakukan warga, diwajibkan menyerahkan upeti Rp5 sampai Rp10 juta per bulan per sumur minyak.
Terkait dengan pemilu Jatmiko dilaporkan di dalam laporan anonim itu meminta bantuan keuangan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen dalam rangka pengamanan piplres, pileg dan pilkada 2024.
Pemintaan yang sama juga dilakukan kepada Bawaslu dan Panwaslih Bireuen. Khusus untuk Panwaslih Bireuen, diminta menyediakan dana Rp150 juta.
Jatmiko dilaporkan telah melakukan pemotongan uang pengamanan pilpres, pileg, dan pilkada 2024. Bila ada anggota yang mengomel, diancam akan dipindahtugaskan ke Kabupaten Simeulue.
Ia menerima setoran dari kasus-kasus narkoba yang ditangani oleh kepolisian. Salah satu contohnya penanganan kasus narkoba di Polsek Jangka. Tersangka kemudian melaporkan ke Propam Polda Aceh, yang membuat semua personel yang terlibat dimutasi.
Jatmiko disebut memberikan beckingan terhadap pelaksanaan bimtek desa yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga tak berkompeten yang dikelola oleh Saifullah. Sejak 2022-2024, uang yang mengalir ke Kapolres mencapai Rp2 miliar.
Pada Oktober tahun 2023, Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko mengendalikan langsung bimtek desa se kabupaten Bireuen, yang digelar di Jawa Tengah.
Setiap keuchik yang diperiksa dalam dugaan penyalahgunaan dana desa, dimintai uang pelicin supaya kasusnya dalam dihentikan. Uang pelicin itu diserahkan kepada Jatmiko.
Meminta Pemkab Bireuen menyerahkan pelaksanaan sejumlah proyek strategis kepada temannya Jatmiko. Salah satunya proyek pembangunan gedung Perpustakaan Bireuen senilai Rp10 miliar. Pelaksana proyeknya bernama Erwin, mitranya Jatmiko.
Dalam laporan itu juga disebutkan bila setiap mutasi, personel yang mendapatkan promosi, dimintai sejumlah uang. Bahkan para kapolsek diperas habis-habisan. Para kasat dieksploitasi habis-habisan.
Serta banyak lagi perilaku-perilakunya yang mencoreng institusi Polri, serta membuat personel polisi di Mapolres Bireuen dan polsek jajaran, mendapatkan citra buruk di masyarakat.
Setiap personel yang tidak sejalan dengan tindak tanduk Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko dan istri, dipindahkan ke tempat lain, hanya berbekal surat perintah tugas, tanpa Surat Telegram. Jatmiko tidak peduli apakah personel tersebut berkompeten atau tidak. Bila tidak sejalan dengan perilaku dirinya, langsung diberikan SPT.
Tim media belum mendapatkan konfirmasi dengan kapores tersebut. Namun, pihak Polda mengakui bahwa kapolres sedang diperiksa guna mendapatkan keterangan tentang informasi miring tersebut, benar atau hanya berupa fitnah.
(Tim)
