Dinsos Tulungagung Salurkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk Ribuan Buruh Pabrik Rokok

Kadinsos Kab. Tulungagung “Wahiyd Masrur” (Bertopi) saat berkunjung ke pabrik rokok PT. Margantara Jaya, Rabu (25/10/2023)

TULUNGAGUNG – Berita Patroli – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyambangi Desa Gesikan, Kecamatan Pakel setempat, Rabu (25/10/2023).

Kedatangan orang nomor 1 Dinsos Tulungagung bersama Bank penyalur dalam rangka menyalurkan Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada ratusan buruh rokok PT. Margantara Jaya beralamatkan Dusun Krajan, Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

“Kami hadir disini guna menyalurkan BLT DBHCHT tahap ke-2 kepada buruh pabrik PT. Marganyara Jaya di Dusun Krajan, Desa Gesikan, Kecamatan Pakel,” ucap Kepala Dinsos Kabupaten Tulungagung, Wahiyd Masrur didampingi Kepala Desa Gesikan H. Nurhadi Setiawan, S.Pd., kepada tim media saat diwawancarai.

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung itu menambahkan sebenarnya pihaknya sudah mulai kemarin hingga satu minggu ke depan menyalurkan BLT DBHCHT tahun 2023 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tulungagung.

Adapun untuk hari ini, sambung dia, pihaknya menyalurkan bantuan sosial ini merupakan tahap ke-2. Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2023.

“Jadi, BLT DBHCHT ini dibagikan dalam 2 tahap, untuk 2 bulan diawal yang sudah dibagikan 2 bulan kemarin. Dan ini tahap ke 2 yang dibagikan untuk bulan Agustus dan September sebesar 200 ribu kali 2 dibagikan pada Oktober,” tambahnya.

“Yang sudah dibagikan ke masyarakat itu adalah 4 kali 200 jadi 800, dan sisanya kira-kira 200 kali 3, nanti Insya Allah dibagikan bulan Desember sesuai tahapan dan Perbup dan payung hukum di dalam membagikan BLT DBHCHT itu 2,2,3 nanti dibagikan secara bertahap, jadi angkanya seperti itu,” imbuhnya.

“Total yang dibagikan tahap ke-2 sudah dibagikan ke masyarakat Tulungagung itu 9200 KPM dikali 400 ribu kurang lebih 3,68 miliar, sedangkan nanti di bulan Desember, Insya Allah yang dibagikan 600 ribu kali 9.200 kurang lebih 5,52 miliar,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut Wahiyd menjelaskan BLT DBHCHT tahun 2023 sudah dibagikan kepada karyawan dan buruh pabrik rokok yang ada di kabupaten Tulungagung.

Sedangkan karyawan di luar Kabupaten Tulungagung, jelas dia, sudah diberikan beberapa hari yang lalu sebesar 3 kali 5 bulan.

“Jadi, 300 ribu kali 5 bulan dan sudah dibagikan kepada karyawan untuk pabrik rokok PT. Margantara Jaya, dan selain pabrik yang lain kebetulan kemarin juga sudah diberikan, sedangkan untuk di pabrik rokok PT. Margatanra Jaya ini kebetulan ada 750 an untuk pabrik yang di desa Gesikan ini,” terangnya.

“Kami harapkan dengan disalurkan BLT DBHCHT tahun 2023 ini kepada KPM guna membantu meringankan beban masyarakat terutama kondisi saat ini dimana lahan persawahan agak kering dan lain sebagainya,” sambungnya.

Lebih dalam Wahiyd memaparkan seperti yang ia sudah sampaikan beberapa hari lalu bahwa ada bantuan-bantuan lain yang sudah diberikan antara lain bantuan Lansia (Lanjut usia) bantuan untuk rentan miskin ekatrem.

“Lansia ada 175 KPM, sedangkan untuk rentan miskin ekstrem ada 840 KPM. Selain bantuan yang diberikan oleh Kementerian, baik itu PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Seperti kali ini saya juga membagikan bantuan dari UPT Solo merupakan kepanjangan dari Kementerian kepada pengusaha pengusaha mikro seperti penjual etek, penjual merancang dan lain sebagainya,” paparnya.

“Hal ini merupakan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Tulungagung,” imbuhnya.

Menurut Wahiyd, istilah Dering ( Direct Social Employment) dimana ketika pihaknya bersama teman-teman Pilar Sosial diantaranya ada Pendamping Sosial, TKSK, ada SLRT, dan teman- Dinsos lainnya setelah mengasesmen masyarakat di sana akan kelihatan bantuan-bantuan yang telah diberikan.

“Diantaranya, mungkin ada yang perlu disuport dengan program-program yang lain, atau teman-teman yang lain di lapangan melakukan kegiatan verifikasi dan validasi selain asesmen itu sendiri”, ungkapnya.

“Hasilnya adalah ketika ditemukan memang perlu support tambahan kegiatan yang lain tentu kami akan mengkomunikasikan dengan Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan dan dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya selain Dinsos Provinsi untuk bantuan-bantuan apa saja yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat, selain juga dengan Kementerian Sosial tentunya,” ujarnya.

“Alhamdulillah hasil bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada KPM ini memungkinkan masyarakat agar lebih mandiri dalam menjalankan aktivitas setiap harinya,” pungkasnya.

(Red)