Komisi III Minta Pemda Buat Aturan Ketat Perizinan Industri Dalam LKPJ Bupati Pasuruan 2022

LKPJ Bupati Pasuruan 2022

PASURUAN, Berita Patroli – Anggota dewan kembali menggelar rapat paripurna persetujuan raperda tentang Pertanggungjawaban Kerja Bupati tahun 2022. Dalam paripurna tersebut komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan melalui juru bicara Hatta Rifki menyoroti beberapa hal.

Diantaranya yakni terkait Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sebelumnya  telah disahkan dan di masukkan kedalam Peraturan Daerah (Perda). Hatta menyebut bahwa pemerintah daerah untuk memberikan aturan prosedur yang ketat terkait perijinan kawasan industri.

“Kepada bidang tata ruang, pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan aturan prosedur yang ketat. Apalagi di kawasan yang rawan perubahan kultur masyarakat dan kerawanan lingkungan,” jelas Hatta, Senin (3/7/2023).

Masih di bidang Tata Ruang, Hatta menyebut pemerintah harus memperhatikan dua desa yang tak lancar dialiri air. Kedua desa ini yakni Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton dan Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Adapula di beberapa titik daerah yang didapati jalan rusak setelah memperbaiki pipa saluran air. Menurut Hatta ada beberapa titik aspal bekas galian pipa yang tak rekontruksi kembali seperti di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang.

Tak hanya bidang Tata Ruang, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan juga menyoroti terkait pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih banyak. Adapula sorotan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir tepi jalan yang dibilang sangat rendah.

Menanggapi hal tersebut, Plh Bupati Pasuruan, Abdul Mujib Imron mengatakan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti rekomendasi yang masuk. Menurut Gus Mujib sapaan akrabnya hal ini sebagai upaya menjadikan pemerintahan yang lebih baik.

“Kami menyambut baik masukan dan saran anggota dewan. Masukan dan saran tersebut, akan kami tindaklanjuti,” singkatnya.

Diketahui dalam rapat paripurna tersebut LKPj Bupati terhadap pelaksanaan APBD 2022 disepakati untuk dijadikan Perda. Sehingga Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengetuk palu guna menyetujui hasil paripurna tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut diketahui nilai pendapatan mencapai Rp 3,35 triliun, sementara belanja daerah hanya mencapai Rp 3,45 triliun. Sehingga terdapat deficit anggaran Rp 97 miliar.

(Red)