Ketua TP PKK Trenggalek Serahkan Bantuan ke Sejumlah Warga di Kecamatan Pule

Berita Patroli, Trenggalek – Ketua TP PKK, Kabupaten Trenggalek kembali menyerahkan bantuan kesejumlah warga di tengah Pandemi Corona. Kali ini beberapa warga masyarakat di Kecamatan Pule yang disasar oleh istri Bupati Trenggalek ini. Penyerahan bantuan dilakukan saat melakukan sosialisasi 10 aksi gerakan berjarak untuk melawan Pandemi Corona.

Melalui program bergerak membantu sesama, Novita serahkan bantuan kepada perwakilan warga yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Pule. Ada yatim piatu, penyandang disabilitas maupun sejumlah pejuang PAUD. Salah satunya Kadinem nenek 80 tahun warga Desa Pule yang tinggal di gubuk reot bersama cucunya.

Yang bersangkutan belum pernah mendapatkan bantuan sosial resmi dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Hal ini dikarenakan Mbah Kadinem belum memiliki NIK sendiri.

Kedatangan Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek untuk melihat langsung sekaligus memberikan bantuan dan mencarikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini.

Tentunya nenek ini merasa sangat senang atas bantuan yang didapat bahkan cukup berarti untuk mengurangi beban hidup sehari-hari.

Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek saat dimintai keterangan awak media menuturkan, “Bantuan ini merupakan bantuan berupa dana dan bantuan berupa sembako. Sedangkan bantuan dana kita ambilkan dari donasi yang kita galang dibawah naungan PKK,” ujarnya.

“Kemarin sudah terkumpul kurang lebih Rp. 20 juta. Dari uang yang terkumpul ini kita ambil beberapa sesuai list yang diusulkan oleh Bu Camat. Jadi kita akan keliling ke seluruh kecamatan untuk memberikan bantuan sosial sesuai list yang disampaikan oleh ibu camat,” tambahnya.

“Tidak terlepas juga, kami juga menugaskan kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk membantu kepala desa maupun perangkat desa, untuk mengcross check data dengan baik bagi masyarakat yang tidak mempunyai NIK. Hari ini kembali lagi seperti Pak Slamet di Karangan, si mbah ini juga tidak memiliki NIK dan masih menjadi satu dengan NIK anaknya, sehingga nenek ini belum pernah mendapatkan salah satu jenis bantuan sosial dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten,” ungkapnya.

“Setelah kedatangan kami kesini kami akan melaporkan ini dan memproses mulai pemecahan KK dan mendaftarkan beliau kepada beberapa program bantuan sosial yang ada,” tandasnya.

Menanggapi soal warganya yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali ini, Kepala Desa Pule, Purwadi menerangkan bawasannya yang bersangkutan belum memiliki KK sendiri. “Saat ini masih ikut KK anaknya yang pegawai negeri meskipun tidak tinggal satu rumah dengan anaknya. Desa juga sering memberikan bantuan kepada beliau,” tegas Purwadi.

Karena KK nya belum terpisah, membuat pihak desa tidak bisa berbuat banyak, apalagi mengikutkan yang bersangkutan kedalam program bantuan sosial dari pemerintah. Status dalam KK ada anak yang dirasa mampu atau bersetatus PNS.

Kades ini juga berkeluh kesah kepada Ketua TP PKK Trenggalek, bawasannya kondisi dilapangan belum tentu seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Bisa saja orang yang mendapatkan bantuan itu rumahnya bagus, namun didalamnya mungkin ada janda yang sudah renta atau tidak munkin mencari sumber penghasilan lagi. Sedangkan untuk anak mungkin penghsilannya pas pasan.

Selain itu ada juga orang tua yang tingal dirumah reot namun tidak mendapatkan bantuan. Namun setelah dilihat ternyata dalam KK nya masih menjadi satu dengan anak yang berstatus PNS seperti Mbah Kadinem ini. Atau mungkin sudah didaftarkan namun statusnya masih masa tunggu, sehingga belum mendapatkan bantuan.

Kendala seperti ini yang dialami oleh desa saat ini. “Bukannya desa tidak bergerak maupun tidak berjuang untuk rakyatnya namun kondisinya kadang seperti itu dan tidak semua masyarakat mengerti dan tahu akan kondisi ini,” tegas Kades Pule ini.

Menanggapi keluh kesah kepala desa ini, ibu dari Sia mengajak desa untuk menghidupkan peran PKK. PKK bisa menjadi pioner penyambung informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga kesalah pahaman yang selama ini terjadi bisa dijelaskan secara gamblang.

Apalagi saat ini PKK tengah menggalakkan 10 rencana aksi gerakan berjarak yang salah satu diantarannya kader, relawan dan pengurus PKK punya kewajiban menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, termasuk memastikan menjalin komunikasi yang tepat kepada masyarakat. @Dokpim.